Gairah Bekerja

KITA tangkap suasana itu Senin kemarin. Jalan tol di Cawang dipadati kendaraan yang datang dari arah Bogor dan Bekasi. Counter-flow yang tidak diterapkan dalam tiga bulan terakhir, kemarin dibuka kembali. Warga memulai lagi aktivitas pergi ke kantor setelah hampir tiga bulan bekerja di rumah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang menerapkan pembatasan sosial berskala besar transisi sebelum masyarakat menjalani kehidupan sehat, aman, dan produktif. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga memberikan kesempatan kepada sembilan sektor, yaitu pertanian dan peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, konstruksi, logistik, transportasi barang, pertambangan, dan perminyakan, untuk bisa melakukan kegiatan kembali.

Ketua Gugus Tugas Doni Monardo berulang kali menyampaikan bahwa pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk mencegah jangan sampai masyarakat terpapar oleh covid-19, tetapi juga mencegah jangan sampai terkapar oleh virus PHK. Perintah konstitusi seperti dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 dan juga Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 34 UUD 1945 mengharuskan pemerintah negara Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan umum yang antara lain dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja yang layak dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif harus diikuti dengan kewajiban untuk kita aman dari ancaman covid-19. Artinya, kita wajib menerapkan protokol kesehatan di tengah keinginan kita untuk melakukan kegiatan guna menopang kehidupan keluarga kita.

Lagi-lagi harus ada kolaborasi antara pemerintah dan komponen masyarakat untuk menjaga kesehatan seluruh warga masyarakat. Pemerintah diwajibkan membuat peraturan dan menyediakan fasilitas pelayanan publik yang bisa mencegah penyebaran dan penularan covid-19. Kalangan dunia usaha menyiapkan protokol kesehatan yang ada di wilayah perkantoran dan pabrik. Masyarakat menjalankan semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Kita harus menatap tantangan yang dihadapi dengan pendekatan yang berbeda. Kita harus mampu menerapkan disiplin diri dan disiplin kolektif. Kita harus peduli dengan kesehatan orang yang ada di sekitar kita dan jangan sampai mereka tertulari oleh kita.

Melihat pengalaman yang terjadi kemarin, pemerintah harus membuat aturan main yang baru bagi masyarakat dalam pergi bekerja dan menggunakan transportasi umum. Pengaturan jam kerja tidak bisa ditawar-tawar lagi. Antara aparatur sipil negara dan pegawai swasta harus ada pengaturan mulai dan selesai bekerja yang berbeda. Pegawai negeri bisa diminta masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 16.00, sedangkan pegawai swasta masuk pukul 10.00 dan pulang pukul 18.00.

Para pengusaha pun harus diminta menanggung beban untuk menghindari penumpukan orang pada lokasi dan waktu yang bersamaan. Jam kantor harus bisa dibuat lebih fl eksibel dan kalau memang untuk pekerja pabrik yang harus masuk pada jam tertentu, pihak per usahaan bisa menyediakan kendaraan khusus bagi karyawannya.

Bahkan untuk juga menjaga kesehatan pemilik, protokol kesehatan harus menjadi bagian aturan yang berlaku di perusahaan. Dari pendeteksian suhu tubuh, penyediaan pembersih tangan, disinfektasi ruangan kantor, hingga klinik kesehatan bagi karyawan merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Karyawan pun harus melengkapi dirinya dengan alat proteksi kesehatan. Mulai dengan membawa peralatan kebutuhan pribadi sendiri, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta istirahat dan olahraga yang cukup. Satu lagi yang harus dilakukan ialah menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi.

Itulah protokol keseharian yang harus kita lakukan ke depan. Penerapan masyarakat produktif dan aman covid-19 jangan diartikan kita sudah aman dan bisa bebas melakukan apa saja. Kita harus tetap dalam kewaspadaan yang tinggi karena covid-19 ada di sekitar kita.

Sepanjang kita waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara benar, kita bisa selamat dari ancaman covid-19. Bahkan kita bisa kembali produktif seperti sediakala. Kita melakukan apa yang bisa bermanfaat bagi banyak orang.

Memang roda ekonomi tidak akan langsung berputar kencang. Setelah kita melakukan hibernasi hampir tiga bulan, dunia usaha memerlukan modal kerja tambahan. Masyarakat pun perlu menghimpun kemampuan sebelum bisa mengembalikan daya beli.

Di sinilah pemerintah harus memainkan peran. Ada stimulus yang bisa menjadi katalisator bagi bergeraknya kembali ekonomi. Pemberian bantuan langsung tunai merupakan salah satu cara untuk mendorong kembali daya beli masyarakat agar bisa menggerakkan perekonomian nasional.

London Post memprediksi Indonesia menjadi negara keempat setelah Kroasia, Tiongkok, dan Inggris Raya yang bisa menarik investasi setelah pandemi covid-19. Kita dinilai mempunyai pasar modal yang prospektif, pasar yang bisa menopang industri manufaktur, dan pembangunan infrastruktur yang masif sebagai penggerak ekonomi. Untuk itu, kita harus membangun masyarakat yang sehat agar kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di depan mata kita.