Gigit Jari Politisasi Haji

“SEPERTI ikan haring yang dipak.” Begitu Snouck Hurgronje, Penasihat Urusan Pribumi untuk Pemerintah Hindia Belanda, menggambarkan kondisi jemaah haji Indonesia di kapal uap yang membawa mereka berangkat ke Mekah pada pertengahan abad ke-19.

Kondisi jemaah haji Indonesia kiranya lebih parah lagi di kapal layar yang menjadi alat transportasi beribadah haji sebelum kapal uap ditemukan. Mereka menderita berbulan-bulan terkatungkatung di laut menantang maut dalam perahu layar.

Beratnya perjalanan menuju Tanah Suci rupanya tak menyurutkan umat Islam Indonesia berangkat haji. Banyak yang harus menabung bertahuntahun supaya bisa berangkat haji. Tak sedikit yang menjual sawah, tanah, atau harta lainnya agar bisa berhaji.

Jumlah jemaah haji Indonesia bertambah pada pertengahan abad ke-19 setelah kapal uap menjadi alat transportasinya. Pada 1859 jumlahnya sudah mencapai 2.000 orang. Setelah Terusan Suez dibuka pada 1869 jumlahnya meningkat pesat. Pada 1927 jumlahnya mencapai 52 ribu o rang lebih. Jemaah haji Indonesia termasuk yang terbesar jika dibandingkan dengan jemaah dari negara-negara lain sejak dulu hingga kini.

Pemerintah kolonial Belanda memandang orang-orang Indonesia yang berhaji fanatik menjadi sumber pemberontakan terhadap pemerintahan ‘kafi r’. Sampai akhir abad ke-19 kegaduhan di desa-desa sering dipimpin ulama yang umumnya haji. Pemerintah Belanda menempatkan konsul di Jeddah yang sejak 1945 ditingkatkan statusnya menjadi kedutaan untuk mengatur dan mengawasi jamaah haji Indonesia. Snouck Hurgronje-lah yang kemudian meyakinkan pemerintah Belanda bahwa berhaji membuat orang Indonesia radikal dan fanatik hanyalah mitos. Politisasi haji oleh pemerintah kolonial Belanda pun berhenti.

Orang Indonesia sejak dulu memandang haji sesuatu yang sangat istimewa. Haji bukan cuma ibadah, melainkan juga status. Sepulang berhaji, Anda berhak dipanggil ‘Pak Haji’ atau ‘Bu Hajjah’, berhak menaruh huruf H atau Hj di depan nama Anda.

Bila Anda tidak punya gelar akademik untuk ditaruh di depan nama Anda, berhajilah supaya gelar haji bisa diletakkan di depan nama Anda. Banyak pejabat muslim di masa Orde Baru berhaji supaya bisa mencantumkan gelar ‘H’ di muka namanya. Kita mengenal Menteri Penerangan H Ali Moertopo dan H Harmoko. Bahkan Pak Harto mendapat tambahan huruf H dan M di depan namanya jadi HM Soeharto, Haji Muhammad Soeharto, setelah naik haji pada 1990-an.

Pengamat menilai naik hajinya Presiden Soeharto bersifat politis. Pak Harto ketika itu hendak mendekatkan diri dengan umat Islam. Namun, politisasi haji oleh Pak Harto tampaknya gagal. Kekuatan kelompok Islam ikut menjatuhkan Pak Harto pada 1998.

Begitu istimewanya haji, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya sebaik-baiknya mengurus haji. Sebagian besar kerja Kementerian Agama ialah mengurus haji. Itulah sebabnya diusulkan namanya diganti saja menjadi kementerian urusan haji.

Kementerian Agama baru saja memutuskan membatalkan pemberangkatan haji. Penyebabnya, pemerintah Arab Saudi belum bisa memastikan ada atau tiadanya ibadah haji tahun ini. Padahal kloter pertama semestinya berangkat akhir Juni 2020. Pemerintah tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan keberangkatan 221.000 jemaah haji.

Pertimbangan lain, pemerintah mengutamakan keselamatan rakyat Indonesia dari bahaya pandemi covid-19. Argumen ini sesuai dengan syariat. Syariat mensyaratkan keamanan berhaji. Syariat mengajarkan umat bahwa menghindari kemudaratan lebih penting daripada mendapat kemaslahatan.

Saudi kelihatannya tidak mengadakan ibadah haji tahun ini karena jumlah warganya yang terjangkit covid-19 sangat tinggi. Jumlah orang terjangkit covid-19 di Saudi hingga kemarin lebih dari 93.000 orang. Dengan jumlah sebanyak itu, Saudi berada di urutan 16 negara-negara terjangkit covid-19. Bandingkan dengan Indonesia yang hingga kemarin jumlah penderita covid-19-nya lebih dari 29.000 orang dan berada di urutan 34. Saudi tentu tidak menghendaki jumlah orang yang terjangkit covid-19 di sana bertambah akibat tertular jemaah haji dari negara lain.

Sepanjang 14 abad sejarah peradaban Islam, sudah 40 kali haji ditunda karena wabah, perang, dan konfl ik. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada 1946, 1947, dan 1948 juga batal akibat agresi militer Belanda.

Pemerintah tentu mempertimbangkan secara hati-hati keputusan pembatalan haji 2020. Pemerintah sudah berkonsultasi dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, juga Majelis Ulama Indonesia. Para jemaah pun ikhlas keberangkatan mereka berhaji tertunda.

Akan tetapi, bukan Indonesia namanya bila tak ada kegaduhan. Ada saja yang mencoba ’menggoreng’-nya. Karena pertimbangan pembatalan pemberangkatan jemaah haji sangat kuat, tak terbantahkan, ‘tukang gorengan’ menggorengnya dengan isu rupiah. Dikatakan dana haji dipakai untuk memperkuat nilai rupiah terhadap dolar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu membantah duit haji dipakai untuk memperkuat nilai rupiah terhadap dolar. Nilai rupiah dalam tiga hari terakhir ternyata menguat tanpa dana haji. Kalaupun dipakai memperkuat nilai rupiah, seorang teman calon jemaah haji berkata, “Ya, enggak apa-apalah. Hitung-hitung pahala buat yang enggak jadi berangkat hari ini, termasuk saya.”

‘Gorengan’ kiranya tak sampai matang. Selamat gigit jari mereka yang memolitisasi pembatalan haji.