Kepala Daerah 2 Tahun

PILKADA serentak di 270 daerah yang digelar 23 September 2020 dipastikan ditunda. Kepastian itu diputuskan dalam rapat DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu Senin (30/3).

Pertimbangan utama menunda pilkada ialah keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi covid-19. Tentu saja termasuk keselamatan dan kesehatan pemilih, calon kepala daerah, dan penyelenggara pilkada.

Penundaan akan ditetapkan dengan perppu untuk mengubah ketentuan Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bunyi ayat itu, “Pemungutan suara serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.”

Ada tiga opsi penundaan. Pertama, pelaksanaan pemungutan suara ditunda tiga bulan dari jadwal semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Kedua, pemungutan suara ditunda enam bulan, yaitu pada 17 Maret 2020. Opsi ketiga, pemungutan suara ditunda satu tahun, yaitu pada 29 September 2021. Opsi ketiga pilihan paling rasional dan bakal dipilih.

Konsekuensi pilihan opsi ketiga ialah masa jabatan 270 kepala daerah itu tidak sampai 5 tahun tapi sekitar 2 tahun. Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil Pilkada 2020 menjabat sampai dengan 2024. November 2024, menurut Pasal 201 ayat (8), adalah pilkada serentak nasional.

Mengapa disebut jabatan 2 tahun? Pelantikan kepada daerah, jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bisa dilakukan paling lambat Februari 2022. Jika ada gugatan, mengingat proses penyelesaian perselisihan hasil pilkada selama 45 hari di MK, pelantikan bisa dilakukan pada Maret 2022. Dengan demikian, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2021 (jika opsi tiga yang dipilih) hanyalah 2 tahun lebih.

Pilkada yang bakal menelan biaya 15 triliun itu hanya untuk memilih kepada daerah yang masa jabatannya tidak sampai 3 tahun. Berapa kerugian yang ditanggung kepala daerah terpilih?

Saat rapat dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah pada 18 November 2019, Mendagri Tito Karnavian menyebut angka Rp30 miliar yang dikeluarkan calon bupati. "Ini dari empirik saja, untuk jadi kepala daerah, untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp30 M, nggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan enggak bayar, nol persen, saya pingin ketemu orangnya," ujar Tito.

Pengeluaran yang besar calon kepala daerah tidak sebanding dengan penghasilan resminya. Tito menyebut penghasilan resmi Rp200 juta per bulan, setahun mencapai Rp2,4 miliar. Jika masa jabatan kepala daerah hanya 2 tahun, penghasilan resminya Rp4,8 miliar. Dengan demikian calon kepala daerah rugi Rp25,2 miliar.

Potensi kerugian itulah yang menyandera kepala daerah sehingga tergoda korupsi. Bisa jadi, dalam dua tahun masa jabatan itu kepala daerah hanya fokus mengisi kembali pundi-pundi uang yang dikeluarkannya selama proses pilkada berlangsung. Tidak ada waktu lagi bekerja untuk memakmurkan rakyat. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus membuka mata lebar-lebar, setidaknya memberikan asistensi sehingga kepala daerah tidak diciduk.

Ada konsekuensi lain jika Pilkada digelar pada 29 September 2021. Pemerintah harus menyiapkan 270 penjabat kepala daerah. Sebab masa jabatan 270 kepala daerah yang dipilih pada 9 Desember 2015 itu berakhir pada Februari sampai Juni 2021 sesuai jadwal pelantikan mereka pada 2016.

Pilkada 2020 yang akan ditunda itu adalah pilkada terakhir sampai digelar pilkada serentak nasional pada November 2024. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada, untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, diangkat penjabat kepala daerah.

Kepala daerah yang berakhir masa jabatan pada 2022 antara lain Anies Basweda yang dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Sementara kepala daerah yang berakhir masa jabatan pada 2023 di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dilantik pada 5 September 2018.

Ada 278 daerah dari total 548 daerah yang masa jabatan kepala/wakil kepala daerahnya habis pada 2022 dan 2023. Dengan demikian, 278 penjabat kepala daerah yang mesti disiapkan.

Persiapan tidak hanya menyangkut teknis pemerintahan tapi paling utama ialah menyangkut pemahaman politik karena mulai 2023 Indonesia memasuki tahun politik untuk menjemput Pemilu 2024.

Konfigurasi daerah pada Pemilu 2024 ialah 270 daerah dipimpin pejabat definitif dan 278 daerah dipimpin penjabat. Kita berharap, sangat berharap, mereka tidak menggadaikan integritas di tahun politik.