Manuver Gerindra

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menerima dua nama baru calon wakil gubernur DKI Jakarta, Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera dan Riza Patria dari Partai Gerindra, pada Selasa (21/1).

Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria sebenarnya bukanlah nama baru dalam politik. Nurmansjah pernah dua periode menjabat di DPRD DKI, sedangkan Riza Patria saat ini merupakan anggota DPR RI.

Dua nama itu selanjutnya diserahkan Anies kepada DPRD DKI Jakarta untuk dipilih. Pemilihan tidak bisa segera dilaksanakan, sebab DPRD Jakarta periode 2019-2024 belum memiliki tata tertib. Pengesahan tata tertib sudah diagendakan pada 28 Januari.

Tata tertib DPRD yang mengatur pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu harus memenuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pemilihan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.

DPRD terlebih dulu membentuk panitia pemilihan. Dua calon itu akan menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna. Meski demikian, visi dan misi yang disampaikan tentu tidak boleh berseberangan dengan visi dan misi Anies-Sandi saat kampanye 2017. Visi mereka ialah Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan semua.

Rapat itu memenuhi kuorum jika dihadiri setengah plus satu anggota DPR DKI sebanyak 106 orang. Jadi, rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 54 anggota.

Bagaimana menentukan suara sah? Penentuan suara sah itu bersifat politis. Sejauh ini ada dua opsi yang berkembang di kalangan anggota dewan. Pertama, calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dari rapat pemilihan saat itu.

Opsi kedua, wagub terpilih harus mendapat suara setengah plus satu dari jumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna pemilihan. Jika anggota Dewan yang hadir sebanyak 54 orang, calon harus mendapatkan minimal 28 suara untuk dapat terpilih.

Kalau tidak ada calon yang mendapatkan suara setengah plus satu, tentu saja dua-duanya tidak terpilih. Partai pengusung harus mengajukan calon baru lagi.

Bagaimana peluang Nurmansjah Lubis dan Riza Patria? Anggota DPRD mestinya memilih berdasarkan visi dan misi yang disampaikan kedua calon. Akan tetapi, itu hanya teori yang ada dalam literatur ilmu politik.

Politik praktis di Indonesia berjalan jauh sekali dari literatur. Kekuasaan itu sepenuhnya ada di tangan partai, anggota DPRD hanyalah pion dalam permainan catur politik. Tidak tunduk pada putusan partai, siap-siap angkat kaki dari DPRD.

Dengan demikian, menebak wagub terpilih tidak susah-susah amat. Cukup melihat konstalasi kekuatan politik di pusat. Ada partai politik yang tergabung dalam pemerintahan dan ada partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Ada 10 partai politik penghuni Kebon Sirih, markas DPRD DKI. Mereka ialah PDIP dengan 25 kursi, Gerindra (19), PKS (16), Partai Demokrat (10), PAN (9), PSI (8), NasDem (7), Golkar (6), PKB (5), dan PPP memiliki satu kursi.

Dari 10 partai itu, tiga partai yang saat ini berada di luar pemerintahan, yaitu PKS, Demokrat, dan PAN. Ketiga partai itu, jika bersatu, hanya mengantongi 33% jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta, atau sebanyak 35 kursi dari 106 kursi yang ada. Adapun partai yang berada dalam pemerintahan sebanyak 71 kursi.

Konstalasi politik di tingkat pusat itulah yang antara lain menyebabkan berhentinya pemilihan wagub DKI sejak Agustus 2019. Saat itu, semua nama calon berasal dari PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Hubungan antara Gerindra dan PKS masih mesra, tapi keduanya minoritas di DPRD sehingga tak kunjung terlaksana rapat pimpinan gabungan DPRD DKI.

Manuver Gerindra memunculkan nama baru calon wagub tentu saja kurang menguntungkan PKS. Sebab, sejak awal, jatah kursi Wakil Gubernur DKI digadang-gadang sebagai milik PKS.

Posisi calon wagub yang diusung Gerindra, Riza Patria, saat ini di atas angin karena partai besutan Prabowo Subianto itu sudah bergabung dalam pemerintahan.

PKS yang mengusung Nurmansjah Lubis sangat memahami peta kekuatan politik di DPRD DKI. Karena itulah Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin meminta kepada aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, agar ikut mengawasi pemilihan wagub di DPRD DKI.

Siapa pun Wagub DKI Jakarta yang terpilih, tentulah dia yang terbaik buat warga Jakarta dan bisa bekerja sama dengan gubernur.