Konsistensi

BARU seminggu 2020 berjalan, banyak kejadian yang tidak menguntungkan harus kita hadapi. Dimulai dengan bencana banjir yang menyengsarakan banyak warga. Sekarang ketegangan politik pun sedang terjadi. Di Laut Natuna Utara, kedaulatan kita sedang diuji oleh Tiongkok. Di Timur Tengah, Iran sedang menghadapi aksi militer secara sepihak oleh Amerika Serikat.

Semua kondisi itu mau tidak mau berpengaruh terhadap upaya pembangunan yang hendak kita lakukan. Untuk menata kembali kehidupan masyarakat akibat banjir dibutuhkan dana triliunan rupiah. Bukan hanya pemerintah yang harus membangun kembali infrastruktur yang rusak, masyarakat pun harus mengeluarkan kocek yang dalam untuk menata kembali rumah dan menyediakan perabotan rumah mereka.

Ketegangan di Timur Tengah akibat tewasnya Panglima Pasukan Pengawal Revolusi Iran Mayor Jenderal Qassem Soleimani bahkan lebih mengkhawatirkan lagi. Apalagi Iran sudah menyatakan akan membalas tindakan Presiden Donald Trump yang mereka sebut sebagai 'teroris berdasi'.

Kita belum tahu cara balas dendam yang akan dilakukan Iran. Banyak yang memperkirakan, Iran akan melakukan pembalasan melalui cyber war. Namun, bukan mustahil Iran menggunakan kekuatan militer karena Pangkalan Armada ke-5 AS berada di kawasan Timur Tengah dan mereka harus melewati Selat Hormuz untuk keluar-masuk pasukan AS.

Yang lebih ditakutkan ialah langkah Iran untuk mengacaukan pasokan minyak dunia. Minyak dari Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab pun harus melewati Selat Hormuz untuk keluar-masuk kapal pengangkut minyaknya.

Kekhawatiran itu langsung direfleksikan dengan mulai beranjak naiknya harga minyak dunia. Pada pembukaan perdagangan Senin, harga minyak dunia naik 2% dan diperkirakan terus meningkat.

Dalam kondisi seperti ini kita harus fokus dalam bekerja. Jangan buang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Komunikasi harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa bergerak ke depan.

Sudah masuk bulan ketiga, kabinet ini harus jelas dengan apa yang akan dikerjakan ke depan. Kebijakan yang dikeluarkan harus berlandaskan pada dua hal, yaitu sesuai dengan kondisi yang tengah dihadapi dan konsisten dilaksanakan.

Terutama para menteri yang baru harus menyadari bahwa mereka ibaratnya sedang lari maraton, bukan sedang lari sprint. Orientasi kerja mereka setidaknya harus berwawasan lima tahun ke depan, bukan hanya bekerja untuk hari ini.

Tidak salah juga apabila mereka sekarang harus mulai meninggalkan pencitraan-pencitraan. Saat ini waktunya untuk bekerja dan fokus pada agenda besar yang sudah ditetapkan.

Kebijakan publik yang hendak dilakukan dalam lima tahun ke depan itu harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Itu karena kebijakan yang diambil akan berpengaruh pada kegiatan masyarakat, termasuk dunia usaha. Bahkan, tidak keliru apabila para menteri mendengar masukan dari masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa.

Sudah saatnya pemerintah meninggalkan kebiasaan bahwa hanya mereka yang paling tahu persoalan. Menteri bukanlah yang mahatahu. Apalagi jika menteri tidak pernah turun ke bawah, berdialog dengan masyarakat, mendengarkan apa yang dibutuhkan rakyat.

Terlalu banyak sudah peraturan yang dibuat para pejabat kita dan akhirnya tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Presiden Joko Widodo meminta untuk dibuatkan omnibus law karena terlalu banyak peraturan yang ternyata malah menghambat pembangunan.

Hanya dengan sikap rendah hati dari para menterilah akan dihasilkan kebijakan yang lebih berdaya guna. Sebaliknya, sikap mentang-mentang berkuasa tak hanya akan mengganggu kinerja pada menteri, tetapi juga akan menyulitkan masyarakat.

Jujur, menjelang 100 hari pertama kabinet ini, kita masih menunggu arah besar kebijakan yang akan dilakukan untuk menjawab janji Presiden saat pelantikannya 20 Oktober 2019 lalu. Saat Tahun Baru lalu kita tidak mendapat gambaran sampai di mana kemajuan yang kita sudah raih dan apa yang akan kita lakukan tahun ini. Sementara itu, di Tiongkok, Presiden Xi Jinping menyampaikan pidato akhir tahun yang semakin membesarkan hati rakyatnya dengan mengatakan bahwa produk domestik bruto mereka sudah melewati 100 triliun yuan atau setara US$14,5 triliun.