Pesan Awal Tahun

PIDATO Presiden Joko Widodo saat membuka perdagangan saham perdana 2020 di lantai Bursa Efek Indonesia sangatlah tegas. Sampai tiga kali Presiden menekankan pentingnya menjadi kredibilitas. Presiden meminta para pengelola bursa baik Otoritas Jasa Keuangan maupun Direksi BEI untuk tidak menoleransi goreng menggoreng saham.

Pesan Presiden secara tidak langsung ditujukan kepada kasus yang sedang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (persero). Investasi yang dilakukan Jiwasraya masuk ke beberapa saham yang merupakan hasil goreng menggoreng.

Persis seperti contoh yang disampaikan dalam pidato Presiden kemarin, saham yang harganya Rp100 digoreng menjadi Rp1.000, kemudian digoreng lagi menjadi Rp4.000. Ketika Jiwasraya membeli saham dengan harga Rp3.000 di dalam neracanya tampak ada keuntungan besar karena nilai saham dihitung Rp4.000. Padahal, Jiwasraya justru merugi karena harga sebenarnya dari saham yang mereka beli hanya Rp100.

Itulah salah satu yang membuat Jiwasraya terjerat kesulitan keuangan. Mereka menawarkan produk dengan return tinggi karena merasa bisa memutarkan dana masyarakat dengan return lebih tinggi lagi. Padahal, nilai saham yang sebenarnya bukannya memberikan keuntungan bagi Jiwasraya, melainkan justru sebaliknya kerugian yang sangat besar.

Langkah hukum yang sekarang sedang dilakukan Kejaksaan Agung adalah untuk mengetahui apakah ada konspirasi dengan menjadikan Jiwasraya sebagai ‘sapi perahan’ ataukah Jiwasraya menjadi korban dari goreng menggoreng saham. Permintaan kedua Presiden untuk menindak tegas pihak yang biasa menggoreng-goreng saham menunjukkan, pemerintah tidak mau menjadi pihak yang memikul beban dari permainan itu.

Pengalaman krisis ekonomi global 2008 pantas menjadi pelajaran kita semua. Saham-saham yang tergolong ‘junk bond’ bisa disulap menjadi kinclong dan diperjualbelikan di pasar modal. Ketika gelembung itu pecah bukan hanya perekonomian AS kehilangan kredibilitas, melainkan juga pemerintah AS harus menyuntikkan dana penyelamatan sampai US$700 miliar untuk mencegah perekonomian mereka ambruk.

Kita bukan hanya harus menyelamatkan Jiwasraya agar kepercayaan publik kepada industri asuransi bisa tetap dijaga. Namun, yang tidak kalah penting, kita harus meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang membuat Jiwasraya terpuruk seperti sekarang. Bahkan, sebisa mungkin penegak hukum mengembalikan kekayaan Jiwasraya yang ‘diambil’ oleh mereka yang hendak mengeruk keuntungan secara curang.

Tahun baru ini harus membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Kita membutuhkan orang-orang yang memiliki hati untuk membangun negara ini. Jangan biarkan mereka yang egois dan mementingkan diri sendiri justru semena-mena memperkaya diri sendiri.

Alam pun memberikan peringatan di awal tahun ini agar kita bekerja sama dalam kebaikan. Janganlah kita terus berseteru dan hanya saling menyikut. Negara ini membutuhkan pembangunan berkelanjutan agar kita bisa lebih sejahtera.

Kebiasaan untuk membawa persoalan negara menjadi masalah pribadi membuat mata kita tidak terbuka. Kita hanya melihat persoalan dari sisi baik dan buruk, bukan bagaimana terus membuat semakin baik.

Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek tidak akan terjadi kalau kita mau melihat pembangunan dari sisi keberlanjutan. Tidak peduli siapa yang melakukan, kita melanjutkan saja yang memang sudah baik, dan memperbaiki apa yang masih kurang.

Ketika kita ingin memulai segala sesuatu dari titik nol, pembangunan negara ini akan selalu terputus di tengah jalan. Padahal, kalau normalisasi sungai yang sudah dimulai 2012 diteruskan, seharusnya sekarang ini 13 sungai yang ada di Jakarta semakin tertata.

Sekarang karena kita lebih sibuk ke dalam perdebatan terminologi antara normalisasi dan naturalisasi, kita lupa pekerjaan utama yang harus dilakukan. Saat curah hujan mengguyur dengan intensitas tidak biasa, 13 sungai yang ada belum siap menampungnya.

Saat bencana tiba seperti sekarang, memang yang lebih utama dilakukan ialah bagaimana mengurangi kerugian. Terutama masyarakat yang terkena banjir harus dibantu mendapatkan tempat berteduh yang lebih nyaman dan makanan yang bergizi agar mereka tidak semakin menderita.

Kerugian yang harus kita bayar akibat banjir ini pasti mencapai triliunan rupiah. Seharusnya kerugian ini bisa kita kurangi apabila cara berpikir para pemimpin itu tidak miopik dan sekadar mengutamakan ego pribadi. Bencana ini seharusnya bisa membukakan mata para pejabat dan calon pejabat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi di kemudian hari.