Jangan Nasionalisasi

PRESIDEN meminta PT Pertamina (persero) dalam waktu tiga tahun menyelesaikan pembangunan kilang di Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban. Apabila kawasan industri petrokimia itu berjalan penuh, Indonesia bisa menghemat impor premium dan solar sampai Rp57 triliun setiap tahun.

Perintah Presiden itu sangat penting karena berulangkali menyampaikan tingginya defisit perdagangan akibat impor bahan bakar minyak. Saat meresmikan penambahan kapasitas PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Presiden menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan impor untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan.

Kita tentu mengamini apa yang menjadi keinginan Presiden. Hanya kita ingin mengingatkan agar proses itu dijalankan dengan baik. Apabila akuisisi TPPI dilakukan serampangan, itu akan menggerus kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Mengapa hal ini penting kita ingatkan? Karena TPPI merupakan perusahaan swasta. Industri ini dibangun oleh Honggo Wendratno. Bahwa dalam kegiatan usahanya, Honggo memiliki utang kepada Pertamina itu ialah fakta. Honggo tidak membayar pasokan kondesat yang diberikan Pertamina.

Namun, proses utang piutang itu merupakan kasus terpisah dengan kepemilikan. Seperti halnya utang pembangunan TPPI kepada PT Wijaya Karya Tbk, disepakati kedua belah pihak untuk dikonversi menjadi kepemilikan saham.

Sekarang Honggo tetap masih memiliki saham di TPPI. Kalau Pertamina mau menukar pinjaman dengan saham dan bahkan ingin membeli sisa saham yang dimiliki Honggo, itu harus diproses dengan cara bisnis murni. Tidak bisa Pertamina sepihak mengubah utangnya menjadi saham.

Di sinilah Presiden meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk mencari jalan penyelesaian. “Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya minta untuk segera diselesaikan,” ujar Presiden.

Pesan Presiden ini penting untuk diperhatikan karena kita sedang berupaya menarik investasi. Bagi pengusaha, kepastian usaha merupakan sesuatu yang utama. Tidak ada orang mau berinvestasi apabila pemerintah seenaknya mengambil alih kepemilikan perusahaan.

Langkah terbaik dalam penyelesaian TPPI ialah Pertamina duduk bersama dengan Honggo. Pertamina secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk mengakuisisi TPPI. Apabila dua belah pihak bersepakat, bisa ditunjuk lembaga penilai profesional untuk menentukan harga TPPI.

Barulah dari harga itu dikurangi seluruh kewajiban yang harus dibayarkan Honggo. Sisa dari kewajiban itulah yang kemudian harus dibayarkan lagi oleh Pertamina kepada Honggo apabila ingin mengambil alih semua saham miliknya.

Cara pengambilalihan TPPI kini menjadi perhatian dunia usaha. Mereka bertanya-tanya cara seperti apa yang akan dilakukan pemerintah. Kita hanya ingin mengingatkan agar dipilih cara elegan secara bisnis, bukan jalan nasionalisasi.

Memang jalan nasionalisasi sangat mudah dan cepat. Namun, citra yang ditimbulkan buruk karena menciptakan ketidakpastian. Orang tidak akan pernah mau berinvestasi di Indonesia karena takut sewaktu-waktu perusahaannya diambil alih pemerintah.

Kita perlu belajar dari pengalaman Venezuela dan Bolivia. Memang terasa heroik ketika mereka menasionalisasi perusahaan asing. Namun, ketika semua orang takut dan tidak mau berinvestasi ke negara-negara itu, rakyat Venezuela dan Bolivia sekarang dihadapkan kepada situasi krisis.

Indonesia dinilai banyak pihak sebagai salah satu negara yang memiliki prospek baik. Orang mau masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya—baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio—karena mempunyai sistem yang masih bisa dipercaya.

Janganlah kepentingan jangka panjang dirusak aksi jangka pendek. Kita pantas gemas proyek TPPI yang sudah 20 tahun dibangun tidak kunjung selesai. Namun, semua itu harus diselesaikan dengan rasional dan tidak emosional.