Modarkrasi Pilkada

MAHAR politik bukanlah ilusi. Sama nyatanya dengan bandar, penyandang dana pilkada. Keberadaan keduanya terekam dalam survei Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimuat dalam Laporan Tahunan KPK 2018.

KPK melakukan survei potensi benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada. Survei dilakukan kepada 198 calon kepala/wakil kepala daerah yang kalah. Calon kepala daerah membutuhkan uang banyak untuk membeli tiket pilkada.

Hasil survei mencengangkan. Mahar yang harus dibayar calon kepala daerah bervariasi dari Rp50 juta sampai Rp500 juta per kursi di DPRD. Besarnya mahar tergantung partai. Semakin besar partainya, harga tiket makin mahal.

Partai politik menjual tiket. Ada yang dijual terang-terangan. Ada pula transaksi di pasar gelap. Tiket pilkada ialah dukungan partai atau gabungan partai minimal 20% dari jumlah kursi di DPRD. Sejauh ini hanya Partai NasDem yang mengusung politik tanpa mahar.

Mereka yang bertarung di pilkada tidak cukup bermodalkan tampang, juga membutuhkan nyali. Setidaknya punya nyali berjudi dengan nasib. Modal balik kalau menang, kalah bertarung tinggal kolor.

Bukan rahasia lagi, kalau tidak punya duit Rp20 miliar sampai Rp30 miliar, orang tidak berani maju sebagai calon bupati atau wali kota. Modal calon gubernur minimal Rp100 miliar.

Tidak semua calon kepala daerah punya modal besar. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, rata-rata total harta calon kepala daerah cuma mencapai Rp6,7 miliar. Bahkan, terdapat calon yang memiliki harta Rp0, bahkan negatif.

Dari mana calon mendapatkan modal? Di sinilah peran bandar atau bohir dalam istilah Luthfi Assyaukanie, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting. Bohir merujuk pada rentenir politik yang meminjamkan uang ke calon-calon.

Bohir pada umumnya pengusaha yang mengharapkan jatah proyek yang dibiayai APBD. Survei KPK menemukan jejak bohir yang disebut sebagai donatur. Sebanyak 38,1% donatur berprofesi sebagai pengusaha dari kalangan keluarga dan 40,9% donatur berprofesi sebagai pengusaha dari kalangan nonkeluarga.

Donatur itu eufemisme politik dari pemburu rente. Bantuan yang diberikan kepada calon bukan tanpa pamrih. Para bandar itu mengharapkan berupa kemudahan perizinan 94,4%, mengharap kemudahan untuk ikut tender proyek pemerintah 90,7%, dan mengharap keamanan dalam menjalankan bisnis 84,8%.

Bandar besar tidak pernah menaruh telur dalam satu keranjang. Mereka membiayai semua calon yang berpeluang memenangi pilkada. Tidaklah berlebihan jika pilkada itu disebut sebagai modar, singkatan dari demokrasi bandar alias modarkrasi. Luthfi Assyaukanie menyebutnya sebagai 'bohirkrasi'.

Modar, menurut kamus, artinya mampus, mati. Kalah pilkada jadi debu, menang jadi arang. Begitu kalah, terpaksa melego semua harta. Setali tiga uang nasib pemenang.

Setelah menjabat, kepala daerah mulai menerobos aturan untuk membalas jasa bandar. Sumber uang tentu bukanlah dari pendapatan resmi. Paling tinggi pendapatan kepala daerah Rp6 miliar setahun, tetap tak cukup kembali modal. Kepala daerah pun mengutak-atik APBD alias korupsi.

Sudah banyak kepala daerah meringkuk di bui. Sejak berdirinya sampai saat ini, KPK telah menjerat 119 kepala daerah. Sebanyak 47 (39,4%) dijaring melalui operasi tangkap tangan.

Elon nian bila KPK mulai mengendus politik uang jelang Pilkada 2020. Pilkada di 270 daerah itu digelar pada 23 September tahun depan. Saat ini, para bakal calon mulai mendaftaran diri ke partai politik, terbuka pula peluang mahar politik.

Transaksi uang lazim dilakukan jelang penetapan calon oleh partai politik. Penetapan itu dilakukan sebelum pendaftaran calon ke KPUD. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada Februari 2020. Adapun pendaftaran calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada minggu pertama Maret.

Sejauh ini memang KPK belum melakukan operasi tangkap tangan para calon kepala daerah. Berbeda saat menjelang Pilkada 2018, KPK menangkap tangan lima calon kepala daerah.

Pilkada bukan lagi sebagai panggilan hidup untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Pilkada dijadikan pansos (panjat sosial), meninggikan status sosial. Ketika pilkada bukan dianggap sebagai jalan pengabdian, calon melakukan segala cara untuk menang, termasuk menggadai nasib ke tangan bandar.