Dinasti Jokowi

Anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan. Orang menyebut Presiden Jokowi tengah membangun dinasti politik, eh politik dinasti.

Kita sering kali mencampuradukkan dinasti politik dan politik dinasti. Tengoklah berita atau artikel di media massa yang sering kali mempertukarkan istilah dinasti politik dan politik dinasti seolah keduanya kembar identik.

Dinasti itu wangsa, klan. Dalam sejarah Islam, dinasti identik dengan bani atau kekhalifahan. Dinasti, wangsa, klan, bani atau kekhalifahan berarti kelanjutan kekuasaan pemerintahan di tangan satu garis keturunan.

Di Tiongkok, seperti kita saksikan di film-film kungfu Mandarin, ada Dinasti Han, Dinasti Ming, Dinasti Tang, dan dinasti-dinasti lain. Dalam sejarah Islam, kita mengenal Dinasti Abasiyah dan Dinasti Muawiyah. Di masa kerajaan Nusantara, kita mengenal Dinasti Syailendra.

Di era modern, kita mengenal antara lain Dinasti Saud di Arab Saudi, Dinasti Windsor di Inggris, Dinasti Grimaldi di Monako, Dinasti Al Thani di Qatar, Dinasti Hamengku Buwono di Yogyakarta.

Dari definisi dan contoh-contohnya, dinasti terjadi di kerajaan. Dinasti ialab keberlanjutan kekuasaan yang berlangsung secara otomatis karena garis keturunan atau darah. Anak perempuan Sultan Hamengku Buwono X otomatis menjadi sultanah kelak.

Kerajaan, kesultanan, kekhalifahan, bagaimanapun, merupakan entitas politik. Dinasti-dinasti di atas bisa disebut dinasti politik.

Presiden Jokowi membantah kalau pencalonan Gibran dan Bobby dinasti politik. "Itu kan kompetisi. Kompetisi bisa menang bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapa pun mempunyai hak memilih dan dipilih. Ya, kalau rakyat nggak memilih, gimana?" tanya Jokowi.

Yang dilakukan Gibran dan Bobby barangkali bisa disebut politik dinasti. Politik dinasti ialah upaya memperoleh kekuasaan dengan menggunakan hubungan kekerabatan. Bandingkan dengan politik uang, satu praktik politik menggunakan uang demi mendapat kekuasaan.

Gibran dan Bobby melakoni politik dinasti bila menggunakan garis keturunan atau klan sebagai senjata memperoleh kekuasaan. Mustahil keduanya melepaskan diri dari hubungan klan dengan Jokowi yang notabene sedang menjabat presiden.

Sekurang-kurangnya, pemilih kelak tak bisa mengenyampingkan kenyataan keduanya punya hubungan darah dengan presiden. Itu artinya pemilih memilih Gibran dan Bobby karena keduanya punya hubungan kekerabatan dengan presiden. Berdasarkan survei Median, misalnya, lebih dari 18% responden memilih Gibran karena dia anak presiden.

Yang berhak dipilih karena dia anak presiden cuma Gibran, tidak kandidat lain, karena presiden yang sekarang menjabat cuma satu juga. Itu artinya kesetaraan yang menjadi karakter demokrasi tercederai. Orang memulai kompetisi tidak di garis start yang sama. Gibran dan Bobby memulai kontestasi selangkah lebih maju dari kandidat lain.

Tetapi, anggap saja itu added value Gibran dan Bobby. Kandidat lain dilarang iri karena iri tanda tak mampu.

Politik dinasti ialah politik tidak sabaran. Orang tidak sabar menunggu terjun ke kompetisi menuju kekuasaan sampai orangtuanya menjadi mantan pejabat. Anak mantan presiden tentu berbeda 'perlakuan' dengan anak presiden.

Tetapi, untuk apa menunggu? Apa salahnya memakai jurus mumpung? Toh kesempatan belum tentu datang dua kali.

Dalam konteks demokrasi, dinasti politik mengalami perluasan makna. Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang dijalankan sekelompok orang yang terkait hubungan keluarga di waktu yang sama. Begitulah, ada sebutan dinasti politik Ratu Atut Chosiah di Banten.

Bila Gibran kelak terpilih menjadi menjadi Wali Kota Solo dan Bobby menjadi Wali Kota Medan karena politik dinasti, terbentuklah dinasti politik baru dalam sejarah politik Indonesia, yakni dinasti Jokowi.

Di Amerika yang kampiun demokrasi ada juga kok dinasti politik. Dinasti George Bush, contohnya. Jadi, tak apalah bila disebut dinasti politik, Pak Jokowi.