Dinasti Politik

ANDAI MK tidak melegalkan dinasti politik, mungkin tidak ada ribut-ribut soal politik dinasti. Kalau tetap tidak setuju dengan dinasti politik, berjuanglah di jalur konstitusi agar MK mengubah keputusan mereka. Janganlah marah-marah sampai urat leher putus hanya karena anak penguasa ikut pilkada.

Sejarah mencatat bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi ialah pemimpin yang berjuang keras untuk menghapus dinasti politik dalam pilkada. Perjuangan mereka sempat berhasil. Dinasti politik secara resmi sempat dilarang dalam undang-undang. Akan tetapi, MK membatalkannya dan politik dinasti pun melenggang kangkung sampai sekarang.

Perdebatan soal dinasti politik dan politik dinasti sempat menguras energi bangsa ini pada 2013. Perdebatan itu muncul setelah KPK menangkap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dalam kasus dugaan suap ke Ketua MK Akil Mochtar.

Kasus itu memunculkan dugaan adanya praktik politik dinasti di Banten. Ketika itu Presiden SBY mengingatkan, meskipun undang-undang tidak melarang orang yang memiliki hubungan kekerabatan menduduki jabatan di daerah, ada batasan norma kepatutan.

Norma kepatutan itu hanya berlaku dalam lingkungan orang-orang beradab. Karena itulah, Kementerian Dalam Negeri menuangkan norma kepatutan menjadi norma hukum di Rancangan Undang-Undang Pilkada yang saat itu dibahas DPR.

Norma hukum yang diusulkan Kemendagri ialah pelarangan calon kepala daerah mempunyai ikatan kekerabatan dengan petahana, kecuali ada jarak waktu minimal satu masa jabatan.

Pemerintahan SBY berhasil meyakinkan DPR sehingga lahirlah syarat calon kepala daerah di Pasal 13 huruf q Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, yaitu 'tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana'. Itulah kali pertama sejarah pelarangan dinasti politik di negeri ini masuk undang-undang.

Dalam penjelasan huruf q disebutkan yang dimaksud dengan 'tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana' ialah tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana atau telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Undang-Undang 22 Tahun 2014 mendapat penolakan masyarakat. Itu ditolak karena kepala daerah dipilih DPRD. Presiden SBY pun mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pada 2 Oktober 2014, kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Perppu SBY itu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di situ semakin jelas pengaturan larangan politik dinasti.

Pasal 7 huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan syarat 'tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana'. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'tidak memiliki konflik kepentingan', antara lain, tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Pengaturan jauh lebih ketat soal dinasti politik ditemukan dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai revisi UU 1/2015. Disebutkan, syarat calon kepala daerah 'tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana'.

Penjelasan Pasal 7 huruf r mengenai yang dimaksud dengan 'tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana' ialah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, dan menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Setidaknya ada dua alasan pemerintah SBY dan Jokowi menolak politik dinasti sehingga perlu diatur secara terang-benderang dalam undang-undang.

Pertama, politik dinasti perlu diatur karena petahana mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangi pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompok mereka.

Kedua, ada kemauan kuat pemerintah untuk memutus mata rantai dinasti politik, tindakan koruptif, dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Pemutusan mata rantai itu bertujuan pilkada dilaksanakan secara fairness.

Sejarah mencatat bahwa ada tiga undang-undang yang membatasi petahana dalam rangka memutus mata rantai dinasti politik. Akan tetapi, ini yang membuat kita mengurut dada, tiga undang-undang itu belum pernah sekali pun diterapkan dalam pilkada.

Belum pernah diterapkan karena keburu dimatikan MK pada 8 Juli 2015 melalui putusan 33/PUU-XIII/2015. Pasal 7 huruf r UU 8/2015, menurut MK, mengandung diskriminasi dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.

Sesuai dengan putusan MK, pelarangan dinasti politik dan politik dinasti dihapus permanen dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak selama ini.

Masih ada cara elegan menghapus dinasti politik, yaitu menekan partai politik untuk tidak mencalonkan orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa. Sandaran terakhir tentu saja mengadvokasi rakyat jangan pilih keluarga pejabat untuk menjadi kepala daerah.