UN ini Membunuhku

"UJIAN nasional membunuh esensi belajar sebagai proses berkelanjutan...."

Begitu penggalan editorial harian ini edisi Jumat, 13 Desember 2019. Disebut membunuh esensi belajar sebagai proses berkelanjutan karena ujian nasional atau UN seperti menjadi pengadilan terakhir untuk mengukur kapasitas siswa.

Karena dianggap pengadilan terakhir, kita berusaha lolos darinya. Caranya seringkali tak masuk akal, tidak rasional. Tengoklah, misalnya, murid satu madrasah ibtidaiyah di Magetan, Jawa Timur, melakukan ritual basuh kaki ibu dan cium kaki ibu sebelum mengikuti UN 2012. Padahal, yang ada di telapak kaki ibu itu surga, bukan soal-soal UN. UN membunuh akal sehat.

Lantas banyak juga yang ingin lolos UN dengan jalan instan, cara-cara curang, mulai menyontek sampai membeli bocoran soal. Kecurangan seringkali dilakukan secara kongkalikong antara sekolah, guru, orangtua, dan siswa. Cara-cara instan ini jelas tidak bermoral. UN 'mengajarkan' kita korup. Sewaktu jadi siswa menyontek, ketika dewasa jadi koruptor. UN membunuh moralitas dan integritas.

Tak sedikit siswa tertekan menghadapi UN. Beberapa siswa diberitakan meninggal karena depresi atau sakit gara-gara tertekan menghadapi UN.

Pada 2007, siswa satu SMP negeri di Semarang, Jawa Tengah, meninggal karena penyakit jantung dan sesak napasnya kambuh setelah mengikuti UN matematika. Pada 2008, siswa SMP negeri di Madiun, Jawa

Timur, mendadak pingsan seusai mengerjakan soal UN dan kemudian dinyatakan meninggal karena sakit jantung. Pada 2010, seorang siswa SMK di Cilacap, Jawa Tengah, pingsan dan kemudian meninggal setelah

mengerjakan UN matematika.

UN juga dianggap menjadi penentu derajat diri. Lulus UN naiklah derajat kita. Tak lulus UN, runtuhlah derajat kita. Tak sedikit siswa tertekan

karena takut gagal UN atau karena betul-betul tak lulus UN lalu bunuh diri. Pada 2013, misalnya, seorang siswa SMP di Depok, Jawa Barat,

ditemukan meninggal gantung diri diduga karena takut gagal UN. Pada 2008, seorang siswa SMK di Waingapu, Sumba Timur, NTT, bunuh diri karena dua kali gagal UN.

Polisi memang tak bisa menginterogasi para korban meninggal atau bunuh diri untuk memastikan apakah mereka mengambil nyawa sendiri karena UN.

Akan tetapi, dari keterangan orangtua atau orang-orang terdekat diduga kuat mereka meninggal atau menghabisi nyawa sendiri karena UN. UN telah membunuh kehidupan.

Sebagai satu proses berkelanjutan, siswa semestinya merdeka dalam melanjutkan proses belajar mereka. Namun, UN seperti koridor yang mengantarkan siswa ke satu arah yang sama, yakni kemampuan kognitif. UN memproduksi ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengertian. Siswa tahu, tetapi tidak paham. UN seperti menumbuhkan pengetahuan, tetapi membunuh pengertian dan pemahaman.

Ketika pendidikan diarahkan ke satu tujuan yang sama melalui UN, itu artinya UN seperti memenjarakan, tidak membebaskan. Pendidikan semestinya membebaskan, seperti kata filosof pendidikan Paolo Freire.

Pendidikan yang tidak membebaskan sangat tidak demokratis. Menurut filosof pendidikan John Dewey, masyarakat demokratis dapat terwujud hanya melalui pendidikan yang demokratis pula.

Sejalan dengan Dewey, Franklin D Roosevelt mengatakan demokrasi akan gagal kecuali mereka yang mengekspresikan pilihan mereka disiapkan melalui pendidikan supaya memilih secara bijak. "Oleh karena itu, penjaga sesungguhnya demokrasi tiada lain pendidikan," kata Roosevelt.

Dengan perkataan lain, UN membunuh demokrasi kita. Kita khawatir sistem pendidikan kita tak cukup siap untuk mengantarkan Indonesia dari negara

yang sedang berada pada transisi demokrasi menjadi negara demokrasi sebenar-benarnya.

Kita menyambut positif kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang memodifikasi ujian menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Asesmen dan survei itu dilaksanakan di tengah bukan di

ujung setiap jenjang pendidikan, yakni di kelas 4 untuk setingkat SD, kelas 8 untuk setingkat SMP, dan kelas 11 untuk setingkat SMA.

Dengan begitu, semua yang terlibat dalam proses pendidikan masih punya waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi serta karakter siswa. Ujian bukan pengadilan terakhir. Model seperti ini benar-benar menghidupkan pendidikan sebagai proses berkelanjutan.

Menteri Nadiem Makarim menjadikan asesmen kompotensi dan survei karakter sebagai bagian dari Pendidikan Merdeka Belajar. Kita berharap pendidikan kita kelak menjadi pendidikan yang membebaskan, memerdekakan, dan mendemokratisasikan.