Bicara Data

ADA dua berita ekonomi yang pantas untuk menjadi perhatian kita. Pertama, angka pertumbuhan konsumsi listrik untuk industri yang selama 10 bulan pertama 2019 hanya naik 0,96%. Kedua, volume impor yang tumbuh negatif selama tiga kuartal berturut-turut.

Mengapa kita harus memberikan perhatian? Karena dua informasi itu menunjukkan adanya perlambatan kegiatan industri di dalam negeri. Penurunan pertumbuhan konsumsi listrik untuk industri dari 6,86% tahun lalu menjadi hanya 0,96% menggambarkan banyaknya industri yang menurunkan kegiatan dan bahkan jangan-jangan sudah banyak yang menghentikannya.

Kenyataan itu ditopang menurunnya angka impor, dan itu terutama terjadi pada impor bahan baku. Artinya, memang kegiatan industri sepanjang 2019 ini melesu. Konsekuensinya, angka ekspor pada awal tahun depan pasti akan turun.

Ini tentu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan Presiden Joko Widodo. Padahal, berulang kali Presiden menekankan pentingnya meningkatkan ekspor. Pasar-pasar baru harus digarap karena kita menghendaki ekspor meningkat untuk menutupi besarnya defisit neraca transaksi berjalan.

Pertanyaannya, mengapa orang enggan melakukan investasi dan kegiatan bisnis di bidang industri? Jawabannya, pengusaha tidak mau mengambil risiko. Berbisnis di Indonesia bukanlah perkara gampang. Tak hanya sulit untuk bisa memulai, tetapi sulit juga untuk keluar.

Bahkan, sekarang ini pengusaha semakin direpotkan aksi lembaga swadaya masyarakat. Secara satire pengusaha sering menyebut Indonesia sebagai 'negara LSM'. Setiap kegiatan apa pun di Indonesia pasti dihadapkan pada gangguan LSM.

Kalau LSM berperan sebagai watchdogs yang memberikan kritik konstruktif, para pengusaha akan senang hati menerimanya. Akan tetapi, kalau LSM hanya sebagai 'kaki tangan' para donor dana, itu hanya membuat pusing kepala. Apa pun yang dilakukan pengusaha pasti tidak ada benarnya.

Lebih pusing lagi kalau LSM itu hanya organisasi para preman. Semua aksi yang dilakukan ujung-ujungnya duit. Kalau tidak direspons setiap hari, mereka berdemo di depan lokasi pabrik sehingga kegiatan usaha otomatis terganggu.

Apakah pemerintah peduli dengan kesulitan para pengusaha di lapangan? Sama sekali tidak. Bahkan, tidak jarang pemerintah justru membuat makin pusing pengusaha dengan berbagai kebijakan yang disebut seorang pengurus Kadin ibarat 'menembak kaki kita sendiri'.

Dalam kondisi seperti ini tidak salah apabila pengusaha lebih memilih menjadi pedagang daripada menjadi industriawan. Sebagai pedagang, mereka tidak pernah dipusingkan juga dengan urusan upah minimum. Hanya di Indonesia yang biaya pegawai selalu naik, sementara produktivitas dan penjualan belum tentu naik.

Sejak reformasi, pemerintah seperti tidak peduli terhadap pembangunan industri. Memang, pernyataan yang keluar selalu bicara soal industrialisasi. Industri pertambangan, misalnya, dipaksa untuk membuat smelter semuanya agar bisa memberikan nilai tambah.

Namun, sekali lagi kita tidak pernah melihat kenyataan di lapangan dan pembangunan industri yang dimaksud hanya digambarkan secara parsial. Akibatnya, hanya persoalan yang bertambah, tetapi nilai tambah yang dihasilkan tidak pernah optimal.

Terus menurunnya kontribusi industri terhadap pertumbuhan sebenarnya merupakan fakta yang nyata. Namun, kita tidak pernah berani melihat kenyataan itu dan benar-benar menyelesaikannya.

Kalau mau bersungguh-sungguh membangun industri dan mendorong ekspor, kita harus serius memikirkan jalan keluarnya. Pemerintah harus mau mendengarkan suara pengusaha untuk mengetahui apa hal yang harus sama-sama diselesaikan. Bahkan, pemerintah harus berani mengendalikan LSM yang tidak sesuai dengan tugasnya.

Kita menyambut baik langkah pemerintah menunjuk Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani sebagai ketua tim penyusunan omnibus law. Memang harus ada keberanian untuk menunjukkan keberpihakan kalau ingin membangun industri yang kuat. Semua itu butuh waktu dan kita harus peduli pada risiko yang dihadapi pengusaha.