Jumat 17 Mei 2019, 05:30 WIB

Menanti 22 Mei

Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group | podium
Menanti 22 Mei

MI
Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group

SAYA tak tahu apakah kita beruntung atau buntung hidup di zaman ini. Zaman ketika demokrasi dimaknai boleh memaki-maki dan menyebar kabar dusta. Zaman ketika siapa saja dengan ringan bisa mengancam membunuh kepala negara, boleh demonstrasi kapan saja untuk urusan apa saja. Zaman ketika rakyat lelah memikirkan politisinya tak kunjung menjadi negarawan.

Saya hanya membayangkan di suatu masa nanti, warga Republik ini akan mengenang pernah ada calon presiden dan pendukungnya sejak awal membangun narasi kecurangan. Kecurangan yang dialamatkan kepada lembaga penyelengara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hoaks tujuh kontainer (setara 70 juta) surat suara tercoblos untuk Jokowi-Ma'ruf Amin dari Tiongkok ialah salah satu contohnya.

Saya tak tahu apakah politik yang miskin etika, yang hanya siap menang tapi ketika kalah meradang, kelak akan menjadi inspirasi atau justru evaluasi. Sekadar mengingatkan, kita mulai dengan Mei, bulan sarat makna. Bulan yang menyudahi sebuah kuasa dan penentuan takhta baru. Ini Mei dua dasawarsa yang lalu. Mei hari ini masih berkait dengan urusan kekuasaan yang diperebutkan itu, yakni pemilu dengan suasana yang mengharu biru.

Penguasa Orde Baru,, Soeharto, menyatakan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Tanggal itu pula BJ Habibie, sang wakil, disumpah menjadi presiden ke-3 Indonesia. Inilah suksesi nasional yang merupakan jawaban atas tuntutan mundur yang disuarakan mahasiswa kepada sang diktator dan kerusuhan Ibu Kota yang memakan banyak korban jiwa.

Sejak itu kita memilih demokrasi sebagai cara mengelola negara. Calon anggota legislatif dipilih dengan sistem pemilihan terbuka. Presiden, gubernur, dan bupati/wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan pun dibatasi dua periode. Bukan seperti Soekarno dan Soeharto, selama mereka mau.

Bulan ini, 22 Mei, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pemilu 2019. Ini menjadi waktu yang amat ditunggu. Bukan saja karena itu suara resmi institusi resmi penyelenggara pemilu, melainkan karena kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak akan mengakuinya. Karena dugaan kecurangan itu, menurut mereka, terlalu nyata.

Namun, mereka tak hendak mengadukan dugaan itu ke Mahkamah Konstitusi nanti. Sebab, menurut kubu Prabowo, baik KPU, Bawaslu, maupun Mahkamah Konstitusi tak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin di sebuah negara hukum mengklaim pihak lain curang tanpa bukti dan kebenaran hukum?

Anehnya lagi, Prabowo sudah beberapa kali mendeklarasikan kemenangan. Menuduh lawan curang, tapi pihaknyalah yang mengaku menang, agaknya tak jamak. Bagaimana mungkin membuktikan tuduhan serius, untuk urusan begitu besar, tanpa melalui proses hukum? Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan.

Ada elite Partai Gerindra yang meminta rakyat yang memilih Prabowo-Sandi tak usah bayar pajak. Ini jelas pernyataan berbahaya. Memprovokasi rakyat agar ingkar atas kewajibannya sebagai warga negara. Jika konsisten, mestinya Prabowo juga menolak hasil pemilu legislatif.

Pemilu, karena elite berkepala batu, membuat rakyat terbelah. Berbagai pihak telah pula mengimbau agar keputusan KPU pada 22 Mei dihormati. Yang kalah diharapkan menerima dengan kepala tegak, dengan kesatria. Rakyat yang terbelah harus disatukan lagi.

Berkumpulnya para pemimpin muda di Balai Kirti, Bogor, Jawa Barat, bisa menjadi oasis. Mereka datang dari latar belakang partai yang berbeda, partai pendukung pemerintah dan oposisi, tapi mereka bersatu demi bangsa. Mereka ialah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto selaku tuan rumah.

Mereka ingin memastikan pengumuman resmi KPU tak menimbulkan gejolak alias damai. Mereka juga ingin para politikus bertransformasi menjadi negarawan. Menurut Bima, politisi hanya berhenti pada pemilu, next election. Tapi negarawan next generation. Mereka ingin menebar harapan dan membangun karakter anak muda.

Pengumuman KPU pada 22 Mei mestinya menjadi penantian yang menggembirakan. Bukan penuh ketegangan.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More