Buku

Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group Pada: Sabtu, 09 Mar 2019, 05:30 WIB podium
Buku

RAMAI warga datang ke dua pameran buku yang digelar di Jakarta. Ini tentu merupakan pertanda yang baik. Buku merupakan sumber pengetahuan, buku adalah jendela dunia. 

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus didukung kemudahan warga memperoleh buku.

Pertanyaannya, apakah kita mendukung kemudahan warga untuk mengakses buku? Kita harus katakan tidak. Harga buku di Indonesia tergolong mahal. Pemerintah cenderung memperlakukan buku sama seperti komoditas lainnya.

Lihat saja pameran Big Bad Wolf yang sedang digelar di International Convention and Exhibition di Bumi Serpong Damai. Yang ramai dibahas ialah mengapa buku-buku internasional yang dijual di sana harganya bisa lebih murah.

Kementerian Keuangan langsung berniat untuk melakukan pemeriksaan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memeriksa prosedur masuk buku.

Direktorat Jenderal Pajak akan memeriksa pembayaran pajaknya. Ketua Penyelenggara Big Bad Wolf, Uli Silalahi, mengatakan, pameran buku internasional ini sudah berlangsung empat tahun. Selama ini pihaknya mengikuti semua prosedur yang harus dilalui. Termasuk membayar pajak dari kegiatan pameran ini.

Itulah yang membuat mengapa harga-harga buku yang dipamerkan menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di tempat pameran yang sama di Malaysia. 

Padahal, tujuan dari pameran buku internasional ini bukan semata-mata bisnis, melainkan mendorong minat baca dan lebih lagi memudahkan warga di sebuah negara mengakses buku internasional yang selama ini mahal harganya.
Sepantasnya pemerintah mengkaji kebijakan dalam urusan perbukuan.

Sejak lama bahkan Serikat Penerbit Surat Kabar meminta pemerintah menghapus pajak pertambahan nilai untuk percetakan surat kabar. Penghapusan ini bukan untuk kepentingan penerbit, melainkan untuk kepentingan pembaca agar bisa membeli koran dengan lebih murah.

Namun, sulit meyakinkan pemerintah agar surat kabar dan buku diperlakukan secara berbeda. Pemerintah selalu menggunakan kacamata kuda bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara. Tidak pernah mau dilihat bahwa ini bagian dari investasi manusia yang berjangka panjang.

Kita seharusnya bisa melihat bagaimana India menerapkan kebijakan investasi kepada manusia. Salah satunya ditopang harga buku yang murah sehingga mudah diakses warga. Penghapusan pajak untuk barang cetakan membuat warga India menjadi melek baca dan lebih penting lagi menjadi pintar.

Kelebihan dari bangsa India ialah pengetahuannya. Mereka menjadi lebih berwawasan karena lebih banyak membaca. Bahkan, mereka berani untuk mengutarakan pendapatnya karena sadar memiliki pengetahuan yang memadai.

Keinginan pemerintah sekarang untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia akan berjalan lambat apabila tidak ditopang kemudahan akses terhadap buku. Kultur masyarakat yang sekarang lebih banyak menonton, lebih berat untuk diubah menjadi kultur membaca, sepanjang harga buku dibiarkan mahal.

Seharusnya pemerintah tidak terlalu kehilangan banyak penerimaan pajak apabila pajak untuk buku dihapuskan. Apalagi jika dibandingkan dengan manfaat yang bisa didapatkan. 

Anak-anak Indonesia akan mendapatkan penguatan ilmu dan pengetahuan dari membaca.

Indonesia akan semakin naik kelas dan bisa terlepas dari ‘middle income trap’ kalau manusianya dibuat cerdas. Kreativitas dan inovasi akan banyak bermunculan ketika orang dibukakan wawasannya dengan membaca buku.

Jangan seperti sekarang, kita terperangkap oleh cara pandang yang sempit. Kita lebih suka membuat hoaks daripada beradu ide dan pikiran yang bernas. Kita tidak sadar bahwa dunia justru semakin terbuka dan maju.

Sebagai orang yang pernah ikut memimpin Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati pasti paham arti pentingnya pendidikan, peningkatan kualitas manusia dalam kaitannya dengan buku. Kita menunggu adanya terobosan kebijakan untuk bisa membuat bangsa ini menjadi lebih cerdas.
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More