Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Jalan Tengah

Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group
26/2/2019 05:10
Jalan Tengah
()

JALAN tengah ialah sebuah titik keseimbangan. Jalan yang tak berpendulum di titik ekstrem. Dalam batas-batas tertentu, ia kerap disebut pilihan bijak dan khas Indonesia.

Pancasila disebut juga ideologi ketiga, ideologi jalan tengah. Muhammadiyah mempromosikan Islam wasatiyah, Islam jalan tengah. Tentara Angkatan Darat juga menggagas konsep Jalan Tengah, yang oleh orde Baru dikembangkan menjadi Dwifungsi ABRI.

Pancasila di tengah antara yang kapitalis dan yang sosialis/komunis. Islam wasatiyah berada di tengah antara yang liberal dan konservatif. Dwifungsi ABRI dalam perkembangannya menjadi jalan tengah yang meminggirkan sipil.

Jenderal AH Nasution sebagai penggagas konsep Jalan Tengah TNI, juga merasa prihatin dengan Dwifungsi ABRI yang merusak tentara. Inilah jalan tengah yang pendulumnya tak lagi di tengah. Dwifungsi ABRI pun menjadi jalan tengah yang menjadi trauma. Tentara menahbiskan diri jadi warga kelas utama dan sipil jadi warga kelas dua.

“Tentara untuk menghadapi hal-hal yang luar biasa. Adapun sipil untuk menghadapi hal biasa.” Begitu penguasa orde Baru, Soeharto, pernah berpesan kepada para lulusan Akademi Militer pada 1980-an. Reformasi memaksa Dwifungsi ABRI dibubarkan dan tentara kembali ke barak.

Tak ada lagi serdadu menempati posisi-posisi sipil termasuk di parlemen. Tak ada lagi institusi tentara berbisnis. Profesionalitas itulah yang ditegakkan TNI.
Dwifungsi ABRI hari-hari ini tengah dibincangkan kembali. Adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang berkehendak perwira tinggi TNI aktif bisa mengisi jabatan eselon I dan II di sejumlah lembaga dan kementerian.
Pasalnya, banyak jenderal aktif yang zonder jabatan di militer, sedangkan di kalangan sipil dinilai kekurangan tenaga cakap.

Pertanyaannya, kenapa pengangkatan jenderal tak disesuaikan dengan kebutuhan jabatan di TNI?

Banyak pihak berkeberatan dengan rencana gelagat Dwifungsi ABRI.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bahkan sudah membuat petisi penolakan.

Mereka menyoroti masalah penataan militer yang sebaiknya didasarkan pada pertimbangan lingkungan strategis organisasi. Selain itu, koalisi mengingatkan fungsi dasar TNI dan reformasi TNI yang diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Namun, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjai­tan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menganggap penempatan tentara untuk jabatan sipil tak masalah. Kebijakan ini tengah digodok pemerintah untuk direalisasikan. Luhut bahkan minta yang berkeberatan mengemukakan alasannya.

Saya kira luka Dwifungsi ABRI belum sepenuhnya sembuh. Menempatkan pejabat tentara untuk jabatan sipil bisa jadi masih jauh dari praktik Dwifungsi ABRI di masa orde Baru. Namun, bukankah kebijakan ini yang jika dipaksakan akan menjadi persoalan?

Dalam politik hari-hari ini, cap orde Baru justru kerap dilekatkan kepada calon presiden Prabowo Subianto. Jika penempatan jabatan militer di ranah sipil terwujud, lalu siapa yang ingin menghidupkan orde Baru? Presiden Jokowi harus berani segera membatalkan rencana kebijakan yang justru bisa menjadi bumerang itu.



Berita Lainnya
  • Superman Sungguhan

    25/7/2025 05:00

    'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.

  • Tom Lembong

    24/7/2025 05:00

    VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.

  • Tamparan Sahdan

    23/7/2025 05:00

    BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima

  • Keabadian Mahaguru

    22/7/2025 05:00

    IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

  • Macan Kertas Pertimbangan MK

    21/7/2025 05:00

    ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.  

  • Debat Tarif Trump

    19/7/2025 05:00

    MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka? 

  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.