JALAN tengah ialah sebuah titik keseimbangan. Jalan yang tak berpendulum di titik ekstrem. Dalam batas-batas tertentu, ia kerap disebut pilihan bijak dan khas Indonesia.
Pancasila disebut juga ideologi ketiga, ideologi jalan tengah. Muhammadiyah mempromosikan Islam wasatiyah, Islam jalan tengah. Tentara Angkatan Darat juga menggagas konsep Jalan Tengah, yang oleh orde Baru dikembangkan menjadi Dwifungsi ABRI.
Pancasila di tengah antara yang kapitalis dan yang sosialis/komunis. Islam wasatiyah berada di tengah antara yang liberal dan konservatif. Dwifungsi ABRI dalam perkembangannya menjadi jalan tengah yang meminggirkan sipil.
Jenderal AH Nasution sebagai penggagas konsep Jalan Tengah TNI, juga merasa prihatin dengan Dwifungsi ABRI yang merusak tentara. Inilah jalan tengah yang pendulumnya tak lagi di tengah. Dwifungsi ABRI pun menjadi jalan tengah yang menjadi trauma. Tentara menahbiskan diri jadi warga kelas utama dan sipil jadi warga kelas dua.
“Tentara untuk menghadapi hal-hal yang luar biasa. Adapun sipil untuk menghadapi hal biasa.” Begitu penguasa orde Baru, Soeharto, pernah berpesan kepada para lulusan Akademi Militer pada 1980-an. Reformasi memaksa Dwifungsi ABRI dibubarkan dan tentara kembali ke barak.
Tak ada lagi serdadu menempati posisi-posisi sipil termasuk di parlemen. Tak ada lagi institusi tentara berbisnis. Profesionalitas itulah yang ditegakkan TNI.
Dwifungsi ABRI hari-hari ini tengah dibincangkan kembali. Adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang berkehendak perwira tinggi TNI aktif bisa mengisi jabatan eselon I dan II di sejumlah lembaga dan kementerian.
Pasalnya, banyak jenderal aktif yang zonder jabatan di militer, sedangkan di kalangan sipil dinilai kekurangan tenaga cakap.
Pertanyaannya, kenapa pengangkatan jenderal tak disesuaikan dengan kebutuhan jabatan di TNI?
Banyak pihak berkeberatan dengan rencana gelagat Dwifungsi ABRI.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bahkan sudah membuat petisi penolakan.
Mereka menyoroti masalah penataan militer yang sebaiknya didasarkan pada pertimbangan lingkungan strategis organisasi. Selain itu, koalisi mengingatkan fungsi dasar TNI dan reformasi TNI yang diamanatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Namun, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menganggap penempatan tentara untuk jabatan sipil tak masalah. Kebijakan ini tengah digodok pemerintah untuk direalisasikan. Luhut bahkan minta yang berkeberatan mengemukakan alasannya.
Saya kira luka Dwifungsi ABRI belum sepenuhnya sembuh. Menempatkan pejabat tentara untuk jabatan sipil bisa jadi masih jauh dari praktik Dwifungsi ABRI di masa orde Baru. Namun, bukankah kebijakan ini yang jika dipaksakan akan menjadi persoalan?
Dalam politik hari-hari ini, cap orde Baru justru kerap dilekatkan kepada calon presiden Prabowo Subianto. Jika penempatan jabatan militer di ranah sipil terwujud, lalu siapa yang ingin menghidupkan orde Baru? Presiden Jokowi harus berani segera membatalkan rencana kebijakan yang justru bisa menjadi bumerang itu.
