Berita Kecil dari Sebuah Dusun

SETIAP demokrat sejati kiranya percaya oposisi merupakan syarat yang perlu bagi tegaknya demokrasi. Juga kiranya percaya oposisi yang terlembagakan merupakan manifestasi kemajuan demokrasi.

Akan tetapi, kian memanas suhu Pilpres 2019, sepertinya kian terbukti pula pandangan Robert Dahl bahwa oposisi terlembagakan hanya eksis di dalam sistem dua partai dan tidak di dalam sistem multipartai. Yang kini terjadi oposisi hantam kromo.

Hantam kromo itu juga merasuk kaum cerdik pandai yang tidak jelas partainya, tetapi mengambil posisi sebagai oposisi seperti partai oposisi.

Pemilu serentak ditengarai dapat membuat keterbelahan di tingkat warga menjadi menonjol karena parpol yang dipilih tidak lurus sejalan dengan pilihan capres yang diusung partai. Dalam hal ini rasanya partai tidak mampu mengelola konflik di tingkat warga bila konflik itu terjadi gara-gara split-ticket voting.

Dalam perspektif itulah kiranya larangan memasang atribut partai dalam bentuk apa pun yang terjadi di Dusun Rowosari, Desa Manggong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, perlu dilihat dengan kaca pembesar.

Larangan memasang atribut parpol itu muncul sebagai sebuah berita kecil. Judul berita kecil itu mengekspresikan perkara besar, 'Cegah Konflik, Warga Tolak Spanduk Parpol'. Yang memberitakannya salah satu koran besar (Kompas, 30/1).

Larangan memasang atribut partai dalam bentuk apa pun itu diumumkan melalui spanduk. Dalam berita diinformasikan secara singkat bahwa di dusun tetangga ada empat calon anggota legislatif dari sejumlah parpol. Yang menjadi sumber berita ialah Ketua Karang Taruna Dusun Rowosari.

Karang Taruna organisasi orang muda. Organisasi orang muda itu membuat dusunnya tertutup terhadap sosialisasi parpol. Karang Taruna organisasi nonpartisan, tetapi melarang dusunnya tersosialisasikan parpol kiranya perbuatan melawan hak warga untuk mendapatkan informasi.

Tentu saja persoalan perlu ditegakkan dalam konteks lokal. Di dusun tetangga ada empat calon anggota legislatif dari sejumlah parpol. Bayangkanlah terjadi persaingan merebut suara warga di dusun tetangga itu yang rupanya dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik dan berimbas ke Dusun Rowosari. Untuk mencegah efek domino di level dusun itu, warga Dusun Rowosari melarang pemasangan atribut partai dalam bentuk apa pun. Sebuah tindakan yang selintas terkesan antipartai.

Tindakan itu lokal sekali, tetapi sepertinya perlu dibaca dalam konteks besar. Kita sudah 20 tahun berdemokrasi multipartai secara nasional. Bahkan, demokrasi langsung di dusun lebih tua lagi. Pemilihan kepala desa lazimnya diikuti multicalon. Kenapa sekarang timbul kekhawatiran akan pecah konflik di tingkat dusun dan untuk menghindarinya warga melarang pemasangan atribut partai dalam bentuk apa pun?

Mungkin jawabannya karena dalam atribut partai bukan hanya ada potret diri caleg, melainkan juga ada atribut pasangan calon presiden-wakil presiden. Padahal secara umum atmosfer nasional sedang disesaki tajamnya kompetisi Jokowi-Ma'ruf Amin versus Prabowo-Sandiaga Uno, yang seakan membuat warga yang satu berada 'di sini' dan yang lain berada 'di sana'.

Bahkan, terjadi kekonyolan, katanya timbul konflik dalam rumah tangga karena perbedaan pilihan capres. Pilihan personal dapat merusak harmoni kebersamaan di tingkat ikatan yang paling kuat, yaitu keluarga.

Di sisi lain dalam pilpres, partai berkelakuan faksi, yaitu bagian yang melawan keseluruhan. Bukan bagian dari keseluruhan. Meminjam pandangan ahli partai Giovanni Sartori, kita masih berada di jalan panjang transisi dari 'part' ke 'party', dari 'bagian' ke 'keseluruhan'.

Hantam kromo dengan berita bohong demi memenangkan paslon presiden-wakil presiden, misalnya, bisa membuat bagian dari kita copot atau mencopotkan diri dari keseluruhan.

Rasanya kini perlu merasakan kembali suasana kebatinan nasional ketika Liberty Manik menciptakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang pertama kali disiarkan radio pada 1947. 'Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.'