Petani

TAHUN telah berganti, tetapi keluhan para peternak tidak berubah. Mereka mengharapkan kebijakan jagung yang lebih jelas. Harga jagung untuk pakan begitu mahal, padahal harga jual ayam potong dan telur tidak boleh melewati harga eceran tertinggi. Ketika harga ayam potong dan telur naik, satuan tugas pangan akan datang ke kandang-kandang peternak untuk memeriksa adanya dugaan penimbunan.

Memang tidak pernah akan bisa ketemu ketika bisnis didekati dengan kacamata penegakan hukum. Aparat penegak hukum karakternya pasti curiga. Padahal dalam bisnis peternakan, tidak mungkin dilakukan pe­nimbunan. Ketika ayam potong sudah waktunya untuk dipasarkan, peternak pasti akan segera melepaskannya karena ketika dibiarkan terus hidup, ayam itu membutuhkan makanan lebih banyak dan pasti semakin merugikan peternak.

Produk pertanian, termasuk peternakan dan perikanan, karakter lainnya ialah mudah sekali busuk. Penimbunan ayam potong atau telur dalam waktu lama mustahil dilakukan karena konsumen tidak suka dengan produk beku. Pilihan lain mereka harus mengolah terlebih dulu agar bisa tahan lama. Akan tetapi, itu pun membutuhkan teknologi berbeda dan umumnya tidak dimiliki oleh rata-rata peternak kita.

Mati dan hidupnya para peternak bukan lagi cerita baru. Banyak peternak gulung tikar karena harga jual tidak mampu menutupi biaya produksi. Namun, tidak sedikit yang ingin mencoba peruntungan dan mencoba untuk masuk ke dalam bisnis peternakan ayam.

Tugas pemerintah sebenarnya memberikan kepastian usaha. Kepastian usaha itu bukan hanya urusan perizinan, melainkan juga pemerintah seharusnya bisa merumuskan model bisnis peternakan berkelanjutan. Balai Penelitian Peternakan seharusnya bisa diminta untuk memetakan berapa biaya produksi ayam potong dan telur sesuai dengan kondisi harga sarana produksi yang ada di pasaran.

Petani, peternak, dan nelayan tidak pernah dilihat sebagai subjek pembangunan yang sebenarnya. Mereka sekadar disuruh berbisnis dan menanggung risiko. Ketika konsumen mengeluhkan harga produk pertanian terlalu mahal, mereka dituduh melakukan praktik bisnis yang tidak benar. Sebaliknya, ketika mereka merugi, tidak ada seorang pun yang mau peduli.

Sudah saatnya kita membangun sistem berbisnis yang lebih adil. Petani, peternak, dan juga nelayan harus kita lihat sebagai warga bangsa yang perlu mendapatkan kehidupan lebih baik. Apalagi, mereka merupakan pihak yang bisa ikut menentukan ketahanan pangan sebuah negara.

Dalam konteks peternakan, pemerintah seharusnya sadar bahwa kita mempunyai potensi besar. Kita bisa menjadi pemasok ayam potong atau telur bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, melainkan juga untuk negara-negara sekitar. Kita seharusnya bisa seperti Belanda yang menjadi pemasok telur bagi seluruh Uni Eropa.

Kalau wawasannya dibuat lebih luas, kita tidak perlu khawatir kalaupun harus mengimpor jagung untuk pakan. Kita harus berani mengakui, produksi jagung untuk pakan ternak memang tidak mencukupi. Akan tetapi, ketika jagung itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang memberi nilai tambah lebih tinggi, kita seharusnya tidak perlu takut melakukannya.

Pertanian kita tidak pernah bisa berkembang karena dikelola dengan cara subsisten. Kita seharusnya berani menerapkan strategi seperti yang dilakukan Thailand. Pertanian dilihat sebagai kekuatan ekonomi negara.

Lihat cara Thailand mengelola tanaman pangannya. Pemerintah tahu bahwa harga beras yang selayaknya untuk membuat petani bersemangat terus menanam ialah US$250 per ton. Apabila harga jual petani hanya mencapai US$200 per ton, pemerintah akan membeli dengan harga US$250 per ton. Namun, kalau harga jual di atas US$250 per ton, petani dipersilakan menikmatinya.

Dengan model subsidi harga seperti itu, tidak usah heran apabila petani terpacu untuk meningkatkan produktivitasnya. Produksi mereka bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan juga untuk keperluan ekspor. Thailand merupakan negara eksportir beras terbesar kedua di dunia dengan nilai ekspor sekitar US$5,2 miliar per tahun.

Indonesia sendiri sebenarnya merupakan negara agraris. Sekitar 60% penduduk kita masih hidup dari pertanian. Namun, mereka belum menjadi petani berdaya dan mampu meningkatkan kehidupannya. Kelompok miskin terbesar dari masyarakat kita hidup di sektor pertanian.

Sudah waktunya kita mengubah paradigma pembangunan pertanian dari cara subsisten menjadi berorientasi pasar. Itu harus dimulai dari cara pandang pengambil kebijakan pertanian. Arah kebijakannya harus terbuka dan berorientasi kepada permintaan pasar.

Tidak mungkin pertanian menjadi kekuatan ekonomi negara kalau dikelola seperti sekarang. Petani hanya dilihat sebagai objek dan mesin produksi semata. Kita tidak pernah mau memahami kenyataan yang terjadi di lapangan. Bahwa petani ialah homoeconomicus yang harus mampu mengapitalisasi modal agar bisa lebih berdaya dan berkembang meningkatkan produktivitas.