DALAM kunjungan kerja ke Tiongkok pada 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menyempatkan berkunjung ke wilayah Barat. Berbeda dengan wilayah Timur Tiongkok yang didorong menjadi wilayah industri dan perdagangan modern, wilayah Barat ditetapkan sebagai wilayah pertanian dan lumbung pangan.
Tantangan terberat Tiongkok ialah wilayahnya yang besar. Transportasi darat menjadi andalan untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Tidak heran apabila sejak era Perdana Menteri Li Peng pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Apalagi, setelah Beijing ditetapkan menjadi tuan rumah Olimpiade 2008, Tiongkok harus bergegas membangun infrastruktur negara.
Dalam kunjungan kenegaraan, Presiden Megawati bisa merasakan bagaimana masifnya pembangunan infrastruktur di Tiongkok. Jalan-jalan mulus terbentang hingga wilayah Barat, meski belum termanfaatkan sama sekali. Praktis hanya mobil rombongan kendaraan Presiden Megawati yang melintasi kawasan sekitar Sichuan.
Sekarang semua infrastruktur itu telah termanfaatkan sepenuhnya sehingga memacu pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Meski begitu, mereka pun tidak berhenti dengan pembangunan infrastruktur yang sudah ada. Belum lama Tiongkok meresmikan jalan di atas laut yang menghubungkan Hong Kong-Zhuhai-Makau.
Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar sebuah negara untuk meraih kemajuan. Indonesia bisa menjadi negara industri baru karena hasil bonanza minyak pada 1974 dipergunakan Presiden Soeharto untuk membangun infrastruktur. Sayangnya setelah itu kita tidak melanjutkannya. Akibatnya, biaya logistik untuk transportasi barang di Indonesia mencapai 26% dari produk domestik bruto.
Kesadaran untuk membangun infrastruktur bukan tidak ada. Pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setidaknya dua kali kita menyelenggarakan infrastructures summit. Namun, harus diakui implementasinya tidak mudah karena akan ada pihak yang menjadi korban dari pembangunan tersebut.
Karena tidak punya pilihan lain untuk meningkatkan efisiensi, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam empat tahun terakhir ini mendorong terbangunnya infrastruktur tersebut. Bahkan, pembangunan infrastruktur mempertimbangkan faktor keadilan sehingga dari Sabang sampai Merauke dilakukan pembangunan secara serentak.
Memang, tidak bisa sekali jadi juga membangun infrastruktur tersebut. Seperti pengalaman Tiongkok di atas, meski sudah 30 tahun pembangunan infrastruktur dilakukan, bukan berarti semuanya sudah tuntas. Mereka pun masih terus membangun infrastruktur sebagai penopang pembangunan mereka.
Ada sebuah kolom yang ditulis Raj Kannan di majalah Forbes tentang perlunya Indonesia membangun infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat apabila pembangunan infrastruktur tidak dilakukan sama sekali. Pertumbuhan ekonomi baru bisa mencapai 7,2% pada 2023 apabila pembangunan infrastruktur terus dilakukan dan sebagian bisa diselesaikan pada periode 2020 sampai 2023.
Kalau saja pemerintah konsisten dengan rencana pembangunan infrastrukturnya dan 50% saja dari rencana itu diselesaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa mencapai 9,5% pada 2028. Artinya, pembangunan infrastruktur yang kita lakukan sekarang bukan untuk kepentingan pemerintah sekarang, melainkan untuk kepentingan jangka panjang Indonesia bisa sejajar dengan negara maju lainnya.
Oleh karena itu, aneh apabila kita memperdebatkan persoalan pembangunan infrastruktur sebagai urusan ‘saya atau kamu’. Kita jangan terjebak pada dikotomi seperti itu, tetapi harus melihat dari kepentingan ‘kita bersama’ sebagai sebuah bangsa. Tidak mungkin kita menjadi negara maju dengan infrastruktur serbaterbatas dan tidak lengkap.
Demokrasi bukanlah sistem yang membelah kepentingan kita sebagai bangsa. Demokrasi justru seharusnya mempersatukan kita sebagai bangsa. Esensi dari demokrasi ialah ‘dari kita, oleh kita, dan untuk kita’. Tidak ada dalam sistem demokrasi itu ‘aku’ atau ‘kamu’, tetapi semuanya bermuara kepada ‘kita’.
Berulang kali kita sampaikan perlunya ada platform nasional dan platform partai politik. Infrastruktur bukanlah platform partai politik, melainkan harus menjadi platform bersama karena proses pembangunannya yang memakan waktu panjang dan harus berkelanjutan.
Lihat saja pembangunan mass rapid transit yang akan mulai bisa dipergunakan Maret mendatang. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pembangunan MRT bukanlah karyanya pribadi. Rencana pembangunan MRT sudah dimulai sejak zaman Gubernur Soerjadi Soerdirdja pada 1995.
Kemudian Gubernur Sutiyoso melakukan studi kelayakan dan mendapatkan pendanaannya dari JICA. Gubernur Fauzi Bowo melanjutkan dengan membentuk PT MRT. Gubernur Joko Widodo memulai tahapan konstruksi dan dilanjutkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Djarot Syaiful Hidayat sampai sekarang menjelang selesai pembangunannya.
Tujuan berbangsa dan bernegara kita akan selalu sama dan tidak pernah berubah. Siapa pun pemimpin negara ini, ia mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, mari kita hentikan perdebatan perlu tidaknya pembangunan infrastruktur karena kita sangat membutuhkan itu untuk menyatukan dan memperkuat Indonesia.
