Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PASANGAN calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama timnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN), menolak hasil Pemilihan Umum 2019. Hal itu didasari atas tudingan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu telah melakukan kecurangan. Pihaknya bahkan mengancam akan menarik saksi dalam dalam proses penghitungan suara yang digelar oleh KPU.
Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, mengatakan bahwa pihaknya tidak melarang penarikan saksi-saksi seperti yang diungkapkan oleh BPN tersebut.
"Itu hak kok. Hak teman-teman (BPN) untuk tidak datang dan tidak tanda tangan, itu hak mereka," kata Bagja di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (15/5).
Bagja mengatakan bahwa absennya saksi BPN dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU tidak akan menggugurkan keabsahan hasil pemilu yang akan diumumkan pada 22 Mei nanti.
"Sah, lha. Iya. Tetap sah," terang Bagja.
Baca juga: Siap Adu Data, BPN : Percuma Kalau KPU Klaim Datanya Paling Valid
Atas tudingan kecurangan yang dialamatkan oleh BPN kepada KPU, Bagja tidak mempermasalahkan bila pihak BPN akan melaporkannya ke Bawaslu. Bagja bahkan menantang pihak BPN untuk mengadu bukti-bukti yang diyakininya tersebut dengan data dalam rekapitulasi yang sedang dilangsungkan oleh KPU.
"Ya, enggak masalah. Harus diadu direkapitulasi lah. Kan sekarang berlangsung," ungkap Bagja.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam acara 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saya akan menolak hasil perhitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo ketika pidatonya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). (OL-1)
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved