Pilkada 2024 Tunjukkan Parpol Sedikit Terfragmentasi

PENELITIAN terbaru dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengenai dukungan partai politik bagi pemenang pada pilkada 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota menunjukkan, parpol di daerah tidak sepenuhnya terfragmentasi dukungan seperti layaknya partai politik di tingkat pusat. 

Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu mengatakan sebanyak 31 dari 37 pemilihan gubernur dan wakil gubernur dimenangi oleh partai politik yang bukan murni berasal dari koalisi pendukung partai pemerintah, KIM plus. 

“Konfigurasi atas kemenangan partai politik pendukung pasangan calon yang bukan berasal dari KIM Plus mencapai 29 daerah hasil keterpilihan. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan data hasil final rekapitulasi pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat,” jelas Aji kepada Media Indonesia pada Jumat (10/1). 

Baca juga : Penghapusan Ambang Batas Membuat Kondisi Politik Lokal Lebih Cair

Berdasarkan pemantauan JPPR, peta kemenangan koalisi partai politik di tingkat provinsi tercatat partai koalisi KIM Plus menang di 4 provinsi (10,81%) yaitu Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Papua Barat. 

Sementara provinsi yang dimenangi partai pendukung bukan KIM plus, seperti PDI-P, hanya ada dua provinsi (5,41%), yaitu Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan ada 29 provinsi (78,38%) yang dimenangi oleh partai-partai baik dari KIM Plus maupun Non-KIM Plus.

Lebih lanjut, Aji menjelaskan dari 508 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, JPPR melakukan tracking di 502 Kabupaten/Kota dari hasil kemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati terpilih. 

Baca juga : Indahnya Pemenang Pilkada Didominasi dari Campuran Parpol

Hasil menunjukkan partai koalisi KIM Plus menang di 24 wilayah (4,78%), Sementara yang dimenangi partai pendukung bukan KIM plus, seperti PDI-P ada di 54 wilayah (10,76%). Sedangkan ada 407 wilayah (81,08%) yang dimenangi oleh partai-partai baik dari KIM Plus maupun Non-KIM Plus, dan 2 wilayah (0,40%) dimenangkan calon perseorangan. 

KIM Plus adalah aliansi yang dibentuk untuk kontestasi Pilkada 2024. Koalisi ini merupakan pengembangan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024.

KIM plus terdiri dari sembilan partai politik anggota KIM dan beberapa parpol di luar koalisi tersebut. Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem. Penambahan koalisi ini disebut dengan KIM plus.

Baca juga : PR Prabowo Pebaiki Mutu Demokrasi

Lebih lanjut, Aji menurutkan bahwa keserentakan penyelenggaraan pemilihan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu di tahun yang sama juga menjadi salah satu faktor penyebab daerah mempunyai kecenderungan politik yang lebih kolaboratif dibanding di tingkat pusat.

“Jika potret politik nasional menghasilkan parpol yang menciptakan peluang oposisi yakni menjaga jarak dengan pemerintahan. Maka, pasca pelantikan Kepala Daerah kedepan (setelah persidangan di MK selesai) seharusnya mampu menghasilkan kebijakan program-program di daerah yang mampu terdistribusikan secara merata dengan dukungan partai pendukung di tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota,” jelasnya. 

Menilik kondisi tersebut, Aji melihat setidak terdapat dua kemungkinan yakni pertama partai pendukung pemenang paslon akan saling bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan dukungan rakyat atau justru berpihak kepada pemodal pemenangan yang membantu proses pencalonan. 

Baca juga : Kemendagri Susun DIM untuk RUU Politik

“Kedua pendukung paslon dalam hal ini partai politik akan melakukan pembelotan politik dalam hal menata kebijakan untuk kepentingan elektoral parpol masing-masing,” ungkap Aji. 

Aji menilai, idealnya parpol dalam 5 tahun rentang jabatan harus mampu merealisasikan visi misi dan tujuan dari pasangan calon yang mereka dukung, bukan sebagai kompresor yang hanya memainkan peran menjelang kontestasi pilkada. 

“Sudah saatnya parpol berbenah untuk memperbaiki struktur dan fungsi kelembagaan internal untuk mempersiapkan kandidat baik pemimpin kedepan atau penguatan kader yang lebih berpihak kepada hajat rakyat,” imbuhnya. (Dev)