Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
WAKIL Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhamad Syafi'i menilai wajar jika terjadi polarisasi usai Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya usai mengisi acara Strategi Polri dalam Mengimplementasikan Cooling System Guna Menjaga Stabilitas Sosial Pasca Pemilukada 2024.
Syafi'i menyebut polarisasi itu terjadi karena dua hal. Pertama, cara masyarakat dalam mendukung calonnya. Kedua, sebagai ungkapan tidak terima akan kekalahan calon yang didukung.
"Wajar kalau setelah Pemilu terjadi polarisasi, karena masyarakat kan memberikan dukungan kepada calon masing-masing yang tentu berbeda antara yang satu dan yang lain," kata Syafi'i di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
Bahkan, Syafi'i tak memungkiri bisa terjadi polarisasi permanen. Karena ketidakpuasan calonnya yang kalah.
Namun, dia berharap penerapan cooling system Polri diharapkan dapat meredam konflik dalam menghadapi polarisasi yang menjamur pada masyarakat usai Pemilu. Dia mengakui cooling system Polri efektif di lapangan.
"Ternyata Polri kita sigap menangkap sinyal itu dan kemudian membuat sebuah program agar situasi itu bisa diselesaikan dan dieliminer dengan sebuah cooling system," ujarnya.
Cooling system ini dilakukan Polri bekerja sama dengan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda. Syafi'i mengatakan kolaborasi antar tokoh-tokoh pemuka agama itu tujuannya sama yakni meredam polarisasi akibat pelaksanaan Pemilu.
"Jadi, apa yang dilakukan Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) adalah sesuatu yang harus diapresiasi. Kalau bisa sampai ketingkat Kapolsek, dari tingkat Mabes ke tingkat Polda, ke Polres sampai ke Polsek agar semua masyarakat mendapat sentuhan program cooling system ini," ungkap dia.
Dia berharap penerapan cooling system Polri bisa menetralisir polarisasi yang berkembang di masyarakat pascapemilu. Dengan demikian bisa melihat masyarakat menerima secara bersama siapa pun yang menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
"Saya kira kondisi ini sesuatu yang sangat kita harapkan. Jadi kita sangat apresiasi," pungkasnya. (P-5)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
Adapun dua Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Cikande berjumlah tiga orang dan Kecamatan Tunjung Teja dua orang.
Pertama, opsi pelantikan pada 12 Maret 2025. Kedua yaitu pelantikan gubernur terpilih pada 7 Februari dan 10 Februari untuk bupati dan wali kota yang tidak ada sengketa di MK.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Luluk mengatakan, kemungkinan langkah Prabowo terkait hal tersebut juga untuk menyatukan para kepala daerah yang berasal dari berbagai partai.
Kaka mengatakan seharusnya masyarakat sipil dan akademisi memiliki komposisi yang besar dalam tim seleksi independen penyelenggara Pemilu.
Pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved