Aparat Kepolisian Masif Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Desak Agar Listyo Sigit Dievaluasi

DEWAN Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendesak presiden dan DPR agar segera mengevaluasi kinerja institusi kepolisian terutama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa Listyo Sigit  orang yang harus paling bertanggung jawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024. 

Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya,” kata Deddy dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (29/11). 

Baca juga : PDIP: Kecurangan Pilkada 2024 tidak Bisa Dibendung

Menurut Deddy, adanya keterlibatan kepolisian yang tak terbendung itu akhirnya membuat pilkada tidak berjalan secara demokratis dan akan berdampak pada kualitas legitimasi pejabat publik yang memenangkan pilkada. 

“Sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi II maupun Komisi III juga sudah mensinyalir masalah ini,” katanya.

Deddy menilai keterlibatan kepolisian atau partai cokelat sebuah istilah baru dalam perpolitikan hari ini dikatakan sangat masif di berbagai wilayah. 

Baca juga : Megawati Soekarnoputri Mencoblos Pilkada 2024 di Kebagusan Jakarta Selatan

“Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” katanya. 

Lebih lanjut Deddy mengatakan bahwa kepolisian bergerak sudah berdasarkan komando, dan orang yang paling bertanggungjawab di balik itu adalah Kapolri Listyo Sigit. 

“Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dikendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita,” ujarnya. 

Baca juga : Kapolri Gandeng Pemuda Muhammadiyah untuk Atasi Judi Online, Narkoba, dan Polarisasi Saat Pilkada 

Padahal, kata Deddy, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri telah bersusah payah memisahkan Polri dari ABRI.

“Tujuannya tak lain untuk melayani dan melindungi masyarakat. Namun yang terjadi justru aksi Kepolisian sangat parah dalam Pilkada,” tuturnya. 

Atas berbagai kejadian tersebut, PDI-P memberikan sebuah gagasan lama untuk kembali dihadirkan yakni agar Kepolisian kembali didorong berada di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri. 

Baca juga : Tapanuli Utara Harus Dipimpin Sosok yang Tepat

“Tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” katanya. 

Menurut Deddy, kepolisian yang terlibat dalam perhelatan pilkada sudah jauh melenceng dari arah reformasi Indonesia. Menurutnya, harus ada kajian ulang mengenai posisi dan kedudukan kepolisian sebagai sebuah lembaga independen.

“Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan,” ujarnya. 

Deddy menilai kepolisian yang seharusnya mampu menegakkan hukum di masyarakat justru meruntuhkan dan mencederai hakikat hukum dengan melakukan cawe-cawe politik. 

“Di luar itu, saya kita tidak perlu lagi, karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum, jadi polisi fokus pada itu. Itulah refleksi kami terhadap institusi Kepolisian,” tuturnya. (H-3)