Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana mengingatkan adanya politik uang yang semakin marak.
"Hati-hati maraknya politik uang yang dilakukan dengan cara konvensional ataupun digital. Modus politik uang tentu semakin canggih dan perlu menjadi perhatian serius oleh Bawaslu RI," kata Aditya di Depok, hari ini
Ia mengatakan apalagi tipikal masyarakat kita terhadap politik uang dapat dikatakan permisif ada sebagian setuju soal politik uang dan sebagian lainnya tidak setuju.
"Bahkan diantara yang setuju tersebut pun akan memilih orang yang memberikan uang. Ini menunjukkan potensi politik uang akan tetap tinggi mempengaruhi pilihan pemilih nanti," ujar Aditya yang juga Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting.
Aditya memprediksi tingkat partisipasi diprediksi akan tetap tinggi dan tidak jauh berbeda dengan pemilu lalu yaitu sekitar 75 persen ke atas.
Namun, yang perlu diperhatikan tentu bagaimana pemilih tetap memiliki kemandiriannya dalam menentukan pilihan, bukan diarahkan atas dasar iming-iming material ataupun hal lainnya.
"Ini pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi semua pihak (peserta pemilu, penyelenggara ataupun berbagai kelompok masyarakat)," katanya.
Dikatakannya selama masa tenang, tentu menjadi hari-hari krusial bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Cara yang paling jitu adalah pelajari semua hal soal pasangan calon terkait dengan jejak rekam, visi misi ataupun program yang ditawarkan di semua platform sosial media.
Termasuk tentu yang juga seru adalah memperhatikan gesture tubuh dan cara bicara pasangan calon ketika debat publik yang direkam dan disiarkan di Youtube juga menarik diperhatikan.
Lebih dari 500 daerah akan melakukan pencoblosan kertas suara secara berbarengan dan penentuan terhadap hasil Pilkada akan segera diketahui, paling cepat dengan menggunakan quick count dan exit poll yang akan dirilis pada hari itu juga.
Aditya berharap pilkada serentak ini mendapatkan pemimpin daerah yang amanah, bertanggung jawab dan lebih baik dalam pengelolaan daerah di masa datang. (Ant/P-2)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Toha menjelaskan kesimpulan RDPU tersebut memang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 27/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah secara serentak.
Afif menilai 13 Maret yang disampaikannya hanya berdasarkan perkiraan sesuai dengan waktu penanganan perkara di MK.
Bima Arya Sugiarto membeberkan, sejumlah daerah di Indonesia yang melaksanakan PSU tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan.
Afif menjelaskan jika PSU digelar pada 24 September 2025, persiapan, pendaftaran dimulai pada Maret 2025.
Afifuddin menilai tingkat partisipasi pemilih tak lepas dari Pilkada serentak yang kurang mendapatkan sorotan dibanding Pilpres dan Pileg pada Februari lalu.
Bagi Fadli, pada Pilkada 2018, 2019, 2020, dan 2024, kemunculan calon tunggal dinilai sebagai strategi pemenangan politik yang transaksional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved