Antisipasi TPS Rawan, Bawaslu Jakarta Kerahkan 14.835 Pengawas pada Hari Pencoblosan Pilkada

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta telah merilis potensi wilayah tempat pemungutan suara (TPS) rawan terhadap berbagai jenis pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Burhanuddin mengatakan bahwa setidaknya ada 150 TPS yang daftar pemilih tetap (DPT) berpotensi tidak memenuhi syarat.

“Ada berbagai hal yang menyebabkan persoalan itu muncul. Misalnya, ada warga yang tercatat masuk ke dalam DPT tapi meninggal dunia, ada pula warga yang beralih status dari warga sipil menjadi anggota TNI/Polri,” ujar Burhan dalam keterangan resminya di Jakarta pada Rabu (20/11). 

Baca juga :  Bawaslu Ingin Pemilu-Pilkada Digelar Beda Tahun

Selain itu, Bawaslu juga memetakan lima potensi kerawanan lain yang mungkin terjadi di TPS. Pertama, 93 TPS didirikan di wilayah konflik, 54 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan, serta 38 TPS terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.

Ada pula 38 TPS di Lokasi Khusus, 36 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik), 35 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon, 34 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS, dan 22 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca).

Bawaslu juga memetakan ada 19 TPS yang berpotensi memiliki riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU),17 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara, dan 16 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu. 

Baca juga : Potensi Politik Uang di Pilkada sekitar Yogyakarta Tinggi, Bawaslu Diminta Tingkatkan Patroli

Selain itu, ada 15 TPS yang berpotensi terjadinya praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS, dan 12 TPS memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu.

Untuk mengantisipasi berbagai tingkat kerawanan di TPS pada hari pemungutan suara, Burhan menjelaskan pihaknya telah membentuk 14.835 pengawas yang telah melakukan bimbingan teknis sebanyak tiga kali secara profesional. 

“Untuk mengantisipasi adanya kecurangan di TPS, kami ini sudah membentuk 14.835 pengawas TPS dan DKI. Kami sudah membentuk selama tiga kali pengawas TPS kami, memberikan pengajaran bagaimana cara mengawasi dan mengantisipasi agar tidak ada kecurangan di TPS,” jelasnya. 

Selain itu, Burhan menegaskan pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu dan para pemilih mengenai bahaya politik uang.

“Kami juga akan lakukan patroli pengawasan alat peraga, kita juga terus melakukan patroli anti politik uang. Kami juga akan kembali akan melakukan rakernis untuk mempermantap pengawas di TPS,” tandasnya. (Dev/M-3)