Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka agar pemilu dan pilkada tak digelar di tahun yang sama.
“Dapat kami sampaikan bahwa respons Pak Wapres saat menerima usulan dari kami adalah ini sudah disampaikan oleh beberapa pihak, untuk tidak menyatukan pemilu dan pilkada dalam satu tahun. Karena beririsan waktunya,” kata Bagja, di Jakarta pada Rabu (20/11).
Melalui usulan itu, Rahmat menjelaskan bahwa Wapres akan mempertimbangkannya, dengan melihat pada kebutuhan dan kondisi tata kelola kepemiluan Indonesia ke depan. “Respons beliau akan dipertimbangkan ke depan,” ujarnya.
Kendati demikian, Bagja juga menyerahkan keputusan akhir tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia berharap pelaksanaan ada jarak tahun dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada agar lebih efektif.
“Tapi kami menyerahkan kepada pemerintah dan DPR. Karena ini urusannya mereka, kami hanya mengusulkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tahapan dan ini merupakan kerawanan tersendiri,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Rahmat memberikan pernyataan bahwa pemilu dan pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam satu tahun. Hal itu dikatakan telah menjadi kekhawatiran yang menjadi aspirasi para penyelenggara pemilu bawaslu di berbagai tingkat provinsi.
“Nah, untuk memenuhi keinginan panwascam lanjut terus sebagai panwascam, maka seharusnya pemilu dan pilkada kita dipisah tidak dalam satu tahun. Kegelisahan teman-teman sudah kami sampaikan kepada Mas Wapres,” tuturnya.
Rahmat menjelaskan jika pemilu dan pilkada diselenggarakan pada satu tahun yang sama, hal itu akan berdampak pada kondisi kesehatan para pengawas pemilu karena akan merasa kelelahan.
“Kasihan panwascam itu capek. Apalagi panwascam juga harus berpindah dari pemilu ke pilkada. Banyak panwascam di pemilu yang tidak hadir di pilkada kan,” pungkasnya. (J-2)
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved