Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka agar pemilu dan pilkada tak digelar di tahun yang sama.
“Dapat kami sampaikan bahwa respons Pak Wapres saat menerima usulan dari kami adalah ini sudah disampaikan oleh beberapa pihak, untuk tidak menyatukan pemilu dan pilkada dalam satu tahun. Karena beririsan waktunya,” kata Bagja, di Jakarta pada Rabu (20/11).
Melalui usulan itu, Rahmat menjelaskan bahwa Wapres akan mempertimbangkannya, dengan melihat pada kebutuhan dan kondisi tata kelola kepemiluan Indonesia ke depan. “Respons beliau akan dipertimbangkan ke depan,” ujarnya.
Kendati demikian, Bagja juga menyerahkan keputusan akhir tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia berharap pelaksanaan ada jarak tahun dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada agar lebih efektif.
“Tapi kami menyerahkan kepada pemerintah dan DPR. Karena ini urusannya mereka, kami hanya mengusulkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tahapan dan ini merupakan kerawanan tersendiri,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Rahmat memberikan pernyataan bahwa pemilu dan pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam satu tahun. Hal itu dikatakan telah menjadi kekhawatiran yang menjadi aspirasi para penyelenggara pemilu bawaslu di berbagai tingkat provinsi.
“Nah, untuk memenuhi keinginan panwascam lanjut terus sebagai panwascam, maka seharusnya pemilu dan pilkada kita dipisah tidak dalam satu tahun. Kegelisahan teman-teman sudah kami sampaikan kepada Mas Wapres,” tuturnya.
Rahmat menjelaskan jika pemilu dan pilkada diselenggarakan pada satu tahun yang sama, hal itu akan berdampak pada kondisi kesehatan para pengawas pemilu karena akan merasa kelelahan.
“Kasihan panwascam itu capek. Apalagi panwascam juga harus berpindah dari pemilu ke pilkada. Banyak panwascam di pemilu yang tidak hadir di pilkada kan,” pungkasnya. (J-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved