Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
JELANG Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta menjaga netralitas
BUMD DKI Jakarta pun telah memasang informasi untuk menyukseskan Pilkada Jakarta melalui videotron yang dikelola dan di 252 titik halte Transjakarta di Jakarta.
"Kepada jajaran ASN, saya imbau tetap konsisten untuk bersikap netral. Tak lupa juga apresiasi saya kepada seluruh BUMD DKI Jakarta yang terus bersinergi untuk mendukung suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2024. Semoga pelaksanaannya berlangsung dengan aman dan damai, serta menghasilkan pemimpin yang baik dan amanah bagi kota Jakarta," ujar Teguh saat memimpin Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).
Dalam kesempatan itu Teguh yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, serta semua pihak yang telah bersinergi sejak awal masa persiapan Pilkada DKI Jakarta, hingga masa kampanye yang berakhir malam tadi.
"Kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," jelasnya.
"Pada tanggal 24 November 2024, kita akan memasuki masa tenang hingga tanggal 26 November 2024. Selama masa tenang, seluruh wilayah DKI Jakarta harus bersih dari Alat Peraga Kampanye (APK)," sambung Teguh.
Ia memastikan, wilayah Jakarta bersih dari Alat Peraga Kampanye (APK) guna menciptakan ketertiban memasuki minggu tenang Pilkada 2024, serta menjadikan Jakarta teladan bagi daerah lain dalam tertib aturan Pemilu.
"Kita langsung bergerak melakukan penertiban dan melaksanakan pembersihan APK yang terpasang di bagian pagar pembatas jalan, serta yang terpasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Hal ini diwujudkan demi menjaga ketertiban pada masa tenang Pilkada 2024," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri itu. (Far)
Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak apatis dan terlibat aktif dalam menyukseskan Pilkada 2024 dengan memanfaatkan hak pilihnya demi kemajuan Jakarta di masa mendatang.
"Saya meminta kepada masyarakat Jakarta untuk tidak pasif dan ikut terlibat dalam menggunakan hak suaranya demi kemajuan Kota Jakarta. Mari kita sukseskan Pilkada di Jakarta bersama-sama, jaga sinergi ini untuk Jakarta yang lebih baik," pungkas Teguh. (H-2)
Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional
Suhartoyo juga mendiskualifikasi Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati Pasaman dalam Pilkada Kabupaten Pasaman.
Arya Fernandes mengatakan keterpilihan untuk gubernur dari kalangan perempuan hanya 5,4% sementara gubernur terpilih laki-laki 94,6%.
Kuasa hukum pasangan tersebut, Tri Wiyono Susilo mengatakan pihaknya telah berbesar hati dan menghargai secar penuh putusan yang dibuat oleh MK.
Petugas yang melakukan penertiban terkendala dengan minimnya alat bantu seperti kendaraan crane dan tenaga ahli, yang diperlukan untuk melakukan pencopotan baliho.
KPU Kota Bandung setidaknya membutuhkan waktu dua hari untuk menurunkan semua alat peraga kampanye (APK) Pilwakot Bandung dan Pilgub Jawa Barat (Jabar).
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengingatkan di masa tenang ini sudah tidak boleh lagi melakukan kampanye.
CALON Gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, bersama keluarga
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membeberkan ada dua potensi pelanggaran di masa tenang Pilkada Serentak 2024.
Di beberapa lokasi tim gabungan menyisir APK berukuran kecil dan sedang di ruas Jalan Linggaya. Sementara baliho ukuran besar masih dibiarkan, karena kesulitan untuk menurunkannya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved