Bawaslu Nagekeo Imbau Logistik Saksi Paslon Didistribusikan Sebelum Masa Tenang

KETUA Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT),  Yohanes Emanuel Nane, mengimbau agar logistik bagi para saksi setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati hendaknya didistribusikan sebelum masa tenang dalam kontestasi pilkada pada 27 November 2024. Untuk masa tenang Pilkada 2024 akan berlangsung mulai 24 November.

Hal itu diungkapkan pada acara Penguatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan Saksi Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, pada Kamis ( 21/11) di aula Hotel Pepita, Mbay. 

Menurut Emanuel, kehadiran saksi bukan hanya berperan bagi kepentingan para pasangan calon, melainkan juga turut berperan memberikan kontribusi berarti guna menyukseskan penyelenggaraan pilkada tahun ini demi mendapatkan pemimpin yang bermartabat sesuai hati nurani rakyat. 

Baca juga : Gus Yasin akan Daftarkan Tembang Lir Ilir ke UNESCO

"Secara umum memang saksi bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan mandat, namun secara khusus bahwa saksi sebenarnya turut mendukung penyenggaraan demokrasi yang baik dan bermartabat," katanya. 

Emanuel menekankan pelatihan saksi sebaiknya dilakukan sebelum masa tenang, karena pada masa tenang hendaknya tidak boleh ada kegiatan yang menimbulkan persepsi bahwa ada kampanye tersembunyi. 

Pembagian logistik untuk saksi seperti uang makan, minum, dan akomodasi sebaiknya didistribusikan sebelum masa tenang apalagi malam hari. 

Baca juga : Ini Lokasi TPS Para Cagub-Cawagub Jawa Tengah Mencoblos di Pilkada 2024

"Pada tahun 2019 ada mispersepsi, akhirnya ada pidana. Itu karena dilakukan pada masa tenang. Jadi harapan kita kali ini sebaiknya dilakukan sebelum masa tenang agar jangan sampai ada isu bahwa ada kampanye dari setiap pasangan calon," harapnya. 

Selain penekanan soal saksi, Emanuel juga mengungkapkan dalam penanganan pelanggaran pilkada pihaknya terus bekerja untuk menuntaskan seluruh laporan serta terus memantau adanya informasi dugaan pelanggaran sesuai standar prosedural dalam aturan sesuai undang-undang yang ada. 

Sampai hari ini dalam urusan dugaan penanganan pelanggaran, Bawaslu Nagekeo punya mekanisme yang belum dipahami banyak pihak. Semua informasi laporan tidak langsung ditangani oleh Bawaslu Nagekeo, akan tetapi ada tahapan penelusuran yang melibatkan kepolisian hingga kejaksaan berdasarkan kajian dan klarifikasi. Sebab, terdapat perbedaan penanganan pidana umum dan penangan pelanggaran pilkada. 

Baca juga : Andika-Hendi Misinya untuk Kesejahteraan Rakyat

"Bila informasi itu jadi laporan dan terpenuhi syarat materiel dan formal, kita akan lakukan registrasi untuk tindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi, kajian, dan pembahasan untuk menentukan status sebuah laporan. Sebaliknya, bila kita dapat informasi, kita akan melakukan penelusuran dan kalau terpenuhi syarat formil maka akan dijadikan sebuah temuan. Kami tidak melakukan penanganan on the spot seperti pembunuhan. Kami cukup ambil bukti, kami panggil orangnya," ungkap Emanuel. 

Emanuel menambahkan bila sebuah informasi itu sudah berubah menjadi sebuah temuan yang diperoleh di lapangan maka sudah pasti syarat formal dan materielnya sudah terpenuhi sehingga akan dikeluarkan status pelanggarannya seperti apa. 

"Kami tidak memberi informasi kepada publik atau keterangan pers bukan berarti kami tidak bekerja, namun semua punya prosedurnya. Bila telah jelas statusnya berdasarkan kajian bersama kejaksaan dan kepolisian, baru bisa diberikan informasi, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi yang benar dan valid. Diharapkan masyarakat jangan mudah percaya dengan isu-isu yang berkembang tanpa ada status yang dikeluarkan dari sebuah dugaan pelanggaran dari pihak yang berwenang untuk menanganinya," pungkasnya. (J-3)