Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BAWASLU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan program Kelurahan Peduli Pilkada dengan tema Anti Politik Uang, Anti Hoax, Anti Politisasi SARA, dan Jaga Netralitas ASN.
Kegiatan ini digelar di halaman Masjid Al-Fath Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel, Sabtu (16/11). Acara dihadiri Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Pjs Wali Kota Tangsel Tabrani, Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep, Camat Pondok Aren H Hendra, Evi Satispi (Dekan FISIP UMJ), Endang Sulastri (Ketua Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik/PSP3), serta pengamat politik Ray Rangkuti dan Agus Supadmo.
Pada kesempatan itu, Ray Rangkuti mengingatkan tentang janji politik, di mana sanksi politik tidak ada jika pemimpin tidak memenuhi janji politiknya. “Hukum politik kita menetapkan pemimpin yang amanah akan terpilih kembali sedangkan yang tidak amanah akan kehilangan dukungan,” katanya.
“Kualitas dalam pemilihan dan pemimpin kita dimulai dari diri sendiri, yang paling sederhana, kemudian merambah ke lingkungan keluarga, tetangga, dan seterusnya,” timpal Agus Supadmo..
Ketua Panwascam Ciputat Timur Robert Hardiyanto menyebut program Kelurahan Peduli Pilkada merupakan upaya Bawaslu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi mereka pada 27 November 2024 mendatang. “Yang utama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, khususnya di Tangerang Selatan,” terang dia.
Menurutnya, setiap keputusan di negara ini merupakan keputusan politik karena regulasi dan undang-undang dibuat pihak legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif, seperti bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. "Sebagai warga negara, anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilihan, terutama pada Pilkada Serentak 2024 ini," tutup dia. (J-2)
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seleksi anggota KPU dan Bawaslu juga harus diperketat agar benar-benar menghasilkan komisioner yang independen dan berintegritas.
Anggota Bawaslu RI, Puadi, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni dukungan, melainkan implementasi amanat UU untuk mempromosikan kinerja aparat.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved