Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
BAWASLU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan program Kelurahan Peduli Pilkada dengan tema Anti Politik Uang, Anti Hoax, Anti Politisasi SARA, dan Jaga Netralitas ASN.
Kegiatan ini digelar di halaman Masjid Al-Fath Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel, Sabtu (16/11). Acara dihadiri Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Pjs Wali Kota Tangsel Tabrani, Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep, Camat Pondok Aren H Hendra, Evi Satispi (Dekan FISIP UMJ), Endang Sulastri (Ketua Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik/PSP3), serta pengamat politik Ray Rangkuti dan Agus Supadmo.
Pada kesempatan itu, Ray Rangkuti mengingatkan tentang janji politik, di mana sanksi politik tidak ada jika pemimpin tidak memenuhi janji politiknya. “Hukum politik kita menetapkan pemimpin yang amanah akan terpilih kembali sedangkan yang tidak amanah akan kehilangan dukungan,” katanya.
“Kualitas dalam pemilihan dan pemimpin kita dimulai dari diri sendiri, yang paling sederhana, kemudian merambah ke lingkungan keluarga, tetangga, dan seterusnya,” timpal Agus Supadmo..
Ketua Panwascam Ciputat Timur Robert Hardiyanto menyebut program Kelurahan Peduli Pilkada merupakan upaya Bawaslu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi mereka pada 27 November 2024 mendatang. “Yang utama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, khususnya di Tangerang Selatan,” terang dia.
Menurutnya, setiap keputusan di negara ini merupakan keputusan politik karena regulasi dan undang-undang dibuat pihak legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif, seperti bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. "Sebagai warga negara, anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilihan, terutama pada Pilkada Serentak 2024 ini," tutup dia. (J-2)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved