Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BAWASLU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan program Kelurahan Peduli Pilkada dengan tema Anti Politik Uang, Anti Hoax, Anti Politisasi SARA, dan Jaga Netralitas ASN.
Kegiatan ini digelar di halaman Masjid Al-Fath Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel, Sabtu (16/11). Acara dihadiri Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Pjs Wali Kota Tangsel Tabrani, Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep, Camat Pondok Aren H Hendra, Evi Satispi (Dekan FISIP UMJ), Endang Sulastri (Ketua Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik/PSP3), serta pengamat politik Ray Rangkuti dan Agus Supadmo.
Pada kesempatan itu, Ray Rangkuti mengingatkan tentang janji politik, di mana sanksi politik tidak ada jika pemimpin tidak memenuhi janji politiknya. “Hukum politik kita menetapkan pemimpin yang amanah akan terpilih kembali sedangkan yang tidak amanah akan kehilangan dukungan,” katanya.
“Kualitas dalam pemilihan dan pemimpin kita dimulai dari diri sendiri, yang paling sederhana, kemudian merambah ke lingkungan keluarga, tetangga, dan seterusnya,” timpal Agus Supadmo..
Ketua Panwascam Ciputat Timur Robert Hardiyanto menyebut program Kelurahan Peduli Pilkada merupakan upaya Bawaslu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi mereka pada 27 November 2024 mendatang. “Yang utama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, khususnya di Tangerang Selatan,” terang dia.
Menurutnya, setiap keputusan di negara ini merupakan keputusan politik karena regulasi dan undang-undang dibuat pihak legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif, seperti bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. "Sebagai warga negara, anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilihan, terutama pada Pilkada Serentak 2024 ini," tutup dia. (J-2)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved