Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
GUBERNUR DIY, Sri Sultan HB X menegaskan, pihaknya telah siap melaksanakan gelaran Pilkada di tingkat kabupaten dan kota di DIY.
"Kami tidak ada masalah dengan persiapan Pilkada dan sudah ada deklarasi netralitas dari lurah, camat, ASN dan sebagainya pada pertengahan 2024. Sehingga secara faktual, kami selalu mengikuti aturan perundangan-undangan," terang Sri Sultan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Dikutip dari siaran pers Humas Pemda DIY, rapat tersebur membahas tentang persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak 2024 ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Sri Sultan pun menyatakan, semua pendataan jumlah pemilih atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DIY sudah tuntas. Total jumlah DPT di DIY adalah 2.877.756 jiwa. Dari total DPT tersebut terdapat 905.528 pemilih pemula. Rinciannya jumlah DPT yaitu Kota Yogyakarta sebanyak 320.594 jiwa, Kabupaten Sleman 853.209 jiwa, Kab. Bantul 745.922 jiwa, Kab. Kulonprogo 345.540 jiwa dan Kab. Gunungkidul 612.421 jiwa.
"Kami pun memberikan dukungan anggaran dan bantuan keuangan Parpol di DIY, harapannya bisa digunakan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Alokasi anggaran pelaksanaan Pilkada Kabupaten/Kota 2024 yakni Kota Yogyakarta Rp 47,73 miliar, Kab.Sleman Rp 58,5 miliar, Kab. Bantul Rp 54,41, Kab. Gunungkidul Rp 51,76 miliar dan Kab. Kulonprogo Rp 47,58 miliar," tegas Sri Sultan.
Pemda DIY juga telah memberikan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus Pilkada 2024 dengan jumlah total Rp 12 miliar. Rincian alokasi yaitu Kota Yogyakarta dan Kab. Sleman masing -masing Rp 1 miliar, Kab. Bantul Rp 2,5 miliar, Kab. Gunungkidul Rp 4.miliar dan Kab.Kulonprogo Rp 3,5 miliar. Sedangkan besaran bantuan keuangan Parpol DIY pada tahap 1 Rp 10,33 miliar pada sisa masa jabatan DPRD DIY periode 2019-2024 dan tahap 2 Rp 3,6 miliar pada masa pelantikan DPRD DIY periode 2024-2029.
Terkait pengamanan Pilkada 2024, Sri Sultan menyampaikan, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Polda DIY. Untuk pengamanan melekat dikerahkan 118 personel dan pengamanan TPS sebanyak 13.189 personel dari kepolisian. Adapula pengaman dari anggota Satlinmas se-DIY sebanyak 27.651 anggota. Selain itu, disiapkan lebih dari 4.667 kelompok Jaga Warga dengan total 116.675 anggota.
"Kami juga telah memastikan ketersediaan logistik Pilkada 2024 di DIY baik kesiapan surat suara, kotak suara dan tinta.sudah sesuai kebutuhan atau belum. Lalu sudah ada sebanyak 2.952.541 surat suara, 5.978 kotak surat 23 912 dan 11.956 tinta. Semua sudah tuntas disiapkan sesuai di dengan kebutuhan," tambah Sri Sultan.
Terkait peta kerawanan Pilkada 2024, kategori rawan sedang disematkan untuk Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. Selain itu, kategori rawan tinggi berpotensi terjadi di Kabupaten Sleman.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2024 sekaligus mengetahui persiapan dari masing-masing pemimpin di daerah.
"Kami ingin melihat komitmen dari Pj Kepala Daerah demi memastikan pelaksanaan Pilkada di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga DIY berjalan lancar. Rapat tersebut dimaksudkan untuk memastikan dinamika jelang Pilkada 2024 di seluruh daerah tersebut bisa dilaksanakan baik dan netral," tutup Rifqi. (H-2)
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan Wawan Hermawan memenangi Pilkada Kota Yogyakarta versi hitung cepat Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN).
Pasangan calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta nomor urut 2, Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan menegaskan kembali pentingnya Yogyakarta yang bersih dari sampah dan sehat lingkungan.
KOMISIONER Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Yogyakarta, melakukan sosialisasi Pilkada ke Gen Z.
JOGJA Corruption Watch (JCW) mendorong sanksi terhadap praktik politik uang pada Pilkada diperberat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku politik uang.
BAWASLU Kota Yogyakarta mencatat data jumlah pelanggaran alat peraga kampanye (APK) yang direkomendasikan untuk ditertibkan sekitar 518 yang tersebar di berbagai wilayah.
Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional
Suhartoyo juga mendiskualifikasi Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati Pasaman dalam Pilkada Kabupaten Pasaman.
Arya Fernandes mengatakan keterpilihan untuk gubernur dari kalangan perempuan hanya 5,4% sementara gubernur terpilih laki-laki 94,6%.
Kuasa hukum pasangan tersebut, Tri Wiyono Susilo mengatakan pihaknya telah berbesar hati dan menghargai secar penuh putusan yang dibuat oleh MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved