Bawaslu RI Gelar Konsolidasi Media untuk Pengawasan Pilkada 2024

BADAN Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (8/11).

Acara tersebut berlangsung di salah satu cafe di Kota Palu, sebagai representatif dari Provinsi Sulawesi Tengah, yang nyatakan sebagai daerah rawan tinggi kelima berdasarkan pemetaan Bawaslu RI, setelah Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

"Berdasarkan pemetaan kerawanan, Bawaslu Republik Indonesia menempatkan Sulawesi Tengah berada di posisi kelima dari lima besar daerah rawan tinggi di Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia," ujar Nasrun, Ketua Bawaslu Sulteng.

Baca juga : Media Massa Bisa Jadi Pengawas Partisipatif di Pilkada

Nasrun menyatakan, sebagai daerah yang masuk kategori rawan tinggi, media diharapkan dapat memberikan kesejukan dalam pemberitaan terkait Pilkada serentak 2024.

"Kami berharap dengan ini teman-teman media membantu kami dan memberikan kesejukan terkait pelaksanaan kepala daerah ini, kita tau bersama tinggal beberapa hari ke depan," kata Nasrun.

Kegiatan yang dimulai sore hari itu dihadiri 52 perwakilan media cetak, elektronik, dan online, serta 13 organisasi pemantau pemilu, pegiat pemilu, perwakilan perguruan tinggi, mahasiswa dan organisasi kepemudaan.

Baca juga : Bawaslu Ajak Daerah Tingkatkan kewaspadaan Awasi Netralitas Kades

Selain Bawaslu Sulteng, Ketua Aliansi Jurnalis Independen-AJI Kota Palu, Agung Sumandjaya serta jurnalis senior salah satu media, Andrian Pratama Taher dihadirkan sebagai narasumber dalam pemaparan materi. 

Ketua AJI Kota Palu menyebut jika media memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap keberlangsungan Pilkada serentak 2024, sehingga kegiatan konsolidasi media dapat menjadi referensi bagi jurnalis dalam mengawal pilkada yang hanya tersisa belasan hari ke depan.

"Kegiatan konsolidasi media dari Bawaslu ini akan menjadi referensi bagi kita bahwa media dalam pelaksanaan pilkada kali ini harus berperan juga," tutur Agung.

Menurutnya, bukan hanya Bawaslu yang harus mengawali pilkada agar berjalan lancar, sesuai aturan, aman dan damai, tetapi media juga harus ikut serta berperan untuk menjaga dan mengawal proses pilkada, termasuk seluruh tahapannya.

"Teman-teman juga harus bisa memberikan semua tahapan yang ada ini sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan, berdasarkan standar pemberitaan dan kode etik jurnalistik," sebut Agung.
 
Dalam kegiatan konsolidasi media tersebut,  Bawaslu RI memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dalam forum tanya jawab dan diskusi terkait pengawasan tahapan Pilkada 2024. (H-2)