Survei : Kabupaten Bekasi Rawan Politik Uang

PEMILIHAN Kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat rawan praktik politik uang. Berdasarkan hasil survei Skala Institute dan Ragaplasma Research ada 45,38% pemilih diperkirakan mengubah pilihan mereka karena ada imbalan dalam bentuk uang, barang maupun jasa.

Direktur Skala Institute Wahyu Ginanjar menjelaskan perubahan pilihan itu  disebabkan oleh faktor uang dan angkanya relatif besar. Adapun hasil survei dilakukan pada periode 1-7 Oktober 2024 dengan metode multistage sampling. Survei mencangkup enam kabupaten dan kota di Jawa Barat  yakni Kabupaten Bekasi, Garut, Cianjur, Majalengka serta Kota Cirebon dan Kota Bandung.

Baca juga : Potensi Politik Uang di Pilkada sekitar Yogyakarta Tinggi, Bawaslu Diminta Tingkatkan Patroli

Dari keenam daerah itu, terang Wahyu, daerah dengan jumlah pemilih paling banyak tergiur politik uang yang mengubah pilihan suara ialah Kabupaten Bekasi. Sementara untuk daerah lain masih di bawah Kabupaten
Bekasi.

Wahyu memaparkan survei dilakukan terhadap 400 responden dengan margin of error sebesar lima persen, tingkat pendidikan lulusan perguruan tinggi 22,5 persen, SMA 58 persen, SMP 10,5 persen dan lulusan SD sembilan persen.

"Sedangkan kategori tingkat penghasilan responden meliputi rendah 32 persen, bawah 23,25 persen, menengah atas 38,25 persen dan atas 6,5 persen," kata dia.

Mengenai elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 Dani Ramdan-Romli HM sebesar 41,75 persen. Pasangan nomor urut 2 BN Holik-Faizal Hafan Farid 19,5 persen dan pasangan nomor urut 3 Ade Kuswara-Asep Surya Atmaja 24,75 persen.

Wahyu menjelaskan dari survei tidak secara spesifik menanyakan bentuk uang atau barang dan jasa yang dimaksud, termasuk tentang serangan fajar. Tapi, berdasarkan hasil survei, perubahan itu dapat terjadi pada seminggu terakhir hingga hari pencoblosan suara. (Ant/H-3)