Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar) menargetkan distribusi logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 pada 14 November 2024. Proses distribusi akan dilakukan apabila semua logistik sudah terpenuhi dan tersedia di gudang.
Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Bandung, Dheny Irawan Kamis (24/10) mengatakan, surat suara yang sudah datang ke gudang, akan dikelola. di-setting per tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian dikemas per TPS dan dimasukan ke kotak suara, dikunci, segel untuk distribusikan ke kecamatan.
“Untuk distribusi kami target mulai pada 14 November 2024. Namun demikian, kami nunggu terlebih dahulu barang-barang dan lengkap semuanya kaya ada kekurangan, mungkin kami menunggu waktu dulu semua lengkap," terang dia.
Menurut Dheny, saat ini persiapan logistik untuk menyelenggarakan Pilkada 2024, baru mencapai 35%. Hal itu terjadi lantaran pihaknya baru menerima logistik tahap pertama, berupa kotak suara, bilik suara, tinta, segel, dan kabel ties.
Tak hanya itu,ia mengungkapkan surat suara pemilihan bupati, sampul, dan formulir baru sebagian yang datang. Namun, pihaknya menargetkan kelengkapan logistik tersebut akan dipenuhi akhir Oktober atau awal November 2024. (H-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Berdasarkan visi misi dan rencana aksi yang sudah kami sampaikan pada masa kampanye, insya Allah kita akan melaksanakannya lima tahun yang akan datang
Dalil dan bukti-bukti yang disodorkan tim hukum Sahrul Gunawan-Gungun Gunawan dinilai lemah dan tidak memenuhi unsur terhadap tiga materi gugatan yang diajukan.
Kemudian, juga hadir tanpa hak/undangan saat kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dari Kabupaten Bandung.
Paslon nomor urut 2, Dadang Supriatna-Ali Syakieb, dengan elektabilitas 53,4% mengungguli paslon nomur urut 1, Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan dengan 44,6% pada Pilkada Kabupaten Bandung.
CALON Bupati Bandung Sahrul Gunawan memenuhi panggilan Bawaslu usai dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kampanye Pilkada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved