Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
GUBERNUR Kalimantan Tengah (Kalteng) mengajak seluruh elemen masyarakat Kalteng, untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada Serentak, dengan turut serta mengawal penyelenggaraan proses Pilkada, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar selalu kondusif damai.
Hal ini disampaikan Gubernur melalui Plh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ahmad Husain saat menghadiri Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Provinsi Kalteng Tahun 2024, bertempat di GOR Indoor Serbaguna Palangka Raya, Selasa (8/10).
“Apel Siaga kali ini merupakan momentum strategis untuk menegaskan komitmen dan kesiapan seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan, kelurahan, dan desa, untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah”, tutur Ahmad Husain mengutip sambutan Gubernur.
Baca juga : Bawaslu Telusuri Dugaan Keterlibatan Wali Kota Depok Kampanye Tanpa Izin Cuti
Lebih lanjut dikatakannya peran Badan Pengawas Pemilu sangatlah penting dalam memastikan supaya proses penyelenggaraan seluruh tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 agar dapat berlangsung dengan baik, jujur, adil, dan demokratis.
“Menjadi harapan kita bersama, melalui kegiatan Apel Siaga ini, akan semakin memupuk semangat seluruh jajaran pengawas pemilu, untuk bekerja secara profesional dan solid, mengawasi semua rangkaian tahapan Pilkada terselenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, ucapnya.
Dirinya juga berpesan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota serta Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan Desa, untuk dapat mempersiapkan langkah-langkah konkret dalam mengawasi tahapan Pilkada, termasuk kampanye, agar berjalan sesuai rambu-rambu yang ada, yang terbebas dari berbagai potensi kerawanan pelanggaran.
“Namun tentunya Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri mengawal pelaksanaan Pilkada, dukungan dan partisipasi kita semua, seluruh elemen bangsa mutlak diperlukan”, pungkasnya.
Surya Sriyanti (SS)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved