Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan akan bertarung di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Sulawesi Selatan 2023, yaitu pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi dan Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad.
Adapun partai pengusung padangan Andi Sudirman-Fatmawati adalah NasDem, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Demokrat, Hanura, PSI, Gelora, dan Perindo. Sementara Pasangan Danny Pomanto-Azhar Arsyad hanya diusung PDI Perjuanga, PPP dan PKB.
Penetapan pasangan calon kepala daerah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi melalui rapat pleno tertutup di Hotel Claro Makassar, Minggu (22/9), dipimpin Ketua KPU Sulsel Hasbullah.
Baca juga : Dua Pasangan Calon Kepala Daerah Jawa Tengah Ditetapkan
"Alhamdulillah, berita acara semua sudah di tanda tangani oleh tujuh pimpinan KPU Sulsel. Tadi juga kami sudah bacakan surat keputusannya," kata Hasbullah, didampingi Anggota KPU Sulsel lainnya, yaitu Tasrif, Upi Hastati, Romi Harminto, Ahmad Adiwijaya, Hasruddin Husain, dan Marzuki Kadir.
Setelah penetapan paslon ini, masih ada satu tahapan lanjutan sebelum kampanye, yaitu pencabutan nomor urut. "Kami lakukan besok, Senin (22/9) dirangkaikan kampanye damai," lanjut Hasbullah
Melihat kondisi tempat yang disiapkan, KPU hanya memfasilitasi paslon bersama tim dan parpol pendukung itu masing-masing 100 orang. Terus teman media sekitar 85 orang.
"Untuk persiapan proses pencabutan nomor urut, KPU Sulsel akan rapat koordinasi bersama tim paslon, parpol serta aparat keamanan tentang teknis dan pengamana agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan lancar," sebut Hasbullah. (S-1)
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Hasbullah menanggapi rencana Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto melaporkan anggota KPU Sulsel ke KPK.
Tim kuasa hukum Danny-Azhar melaporkan dan menyerahkan bukti kasus tindak pidana umum dugaan pemalsuan tanda tangan kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Mereka menemukan hampir satu juta suara yang diduga tidak sah, dan berencana untuk melaporkan temuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Danny Pomato yang juga Wali Kota Makassar itu, mendatangi TPS pukul 08.00 Wita, untuk menyampaikan hak pilihnya bersama keluarga besar.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved