Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DUA pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan akan bertarung di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Sulawesi Selatan 2023, yaitu pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi dan Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad.
Adapun partai pengusung padangan Andi Sudirman-Fatmawati adalah NasDem, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Demokrat, Hanura, PSI, Gelora, dan Perindo. Sementara Pasangan Danny Pomanto-Azhar Arsyad hanya diusung PDI Perjuanga, PPP dan PKB.
Penetapan pasangan calon kepala daerah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi melalui rapat pleno tertutup di Hotel Claro Makassar, Minggu (22/9), dipimpin Ketua KPU Sulsel Hasbullah.
Baca juga : Dua Pasangan Calon Kepala Daerah Jawa Tengah Ditetapkan
"Alhamdulillah, berita acara semua sudah di tanda tangani oleh tujuh pimpinan KPU Sulsel. Tadi juga kami sudah bacakan surat keputusannya," kata Hasbullah, didampingi Anggota KPU Sulsel lainnya, yaitu Tasrif, Upi Hastati, Romi Harminto, Ahmad Adiwijaya, Hasruddin Husain, dan Marzuki Kadir.
Setelah penetapan paslon ini, masih ada satu tahapan lanjutan sebelum kampanye, yaitu pencabutan nomor urut. "Kami lakukan besok, Senin (22/9) dirangkaikan kampanye damai," lanjut Hasbullah
Melihat kondisi tempat yang disiapkan, KPU hanya memfasilitasi paslon bersama tim dan parpol pendukung itu masing-masing 100 orang. Terus teman media sekitar 85 orang.
"Untuk persiapan proses pencabutan nomor urut, KPU Sulsel akan rapat koordinasi bersama tim paslon, parpol serta aparat keamanan tentang teknis dan pengamana agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan lancar," sebut Hasbullah. (S-1)
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Hasbullah menanggapi rencana Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto melaporkan anggota KPU Sulsel ke KPK.
Tim kuasa hukum Danny-Azhar melaporkan dan menyerahkan bukti kasus tindak pidana umum dugaan pemalsuan tanda tangan kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Mereka menemukan hampir satu juta suara yang diduga tidak sah, dan berencana untuk melaporkan temuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Danny Pomato yang juga Wali Kota Makassar itu, mendatangi TPS pukul 08.00 Wita, untuk menyampaikan hak pilihnya bersama keluarga besar.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved