Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan masyarakat untuk tegas menolak serangan fajar dalam memilih pemimpin pada pemilihan kepala daerah (pilkada). Konsistensi masyarakat dibutuhkan untuk memastikan demokrasi di Indonesia berjalan dengan semestinya.
“Barangkali bisa kita sebutkan upaya apapun yang kita lakukan, kalai tidak bergandengan tangan dengan keterlibatan masyarakat, hanya sia-sia,” Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango melalui keterangan tertulis, Kamis (12/9).
KPK mengirimkan bus antikorupsi untuk mengingatkan masyarakat untuk menolak serangan fajar dari calon kepala daerah (cakada). Setidaknya, ada 12 daerah yang tersebar di empat provinsi yang akan dituju kendaraan itu.
Baca juga : Status Cakada Tersangka, KPU: Surat dari KPK Segera Disampaikan ke Daerah
Lokasi pastinya yakni, Bangkalan, Bojonegoro, Surabaya, Brebes, Wonosobo, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Lebak, Pandeglang, dan Serang. KPK juga akan menggencarkan sosialisasi melalui pemberitaan dan media sosial untuk mengingatkan masyarakat soal bahaya serangan fajar.
Penolakan serangan fajar dinilai penting untuk mencegah korupsi di masa depan. Sebab, uang yang disebar itu bakal menjadi biaya tambahan dalam proses kampanye dalam pilkada yang membuat potensi korupsi kepala daerah meningkat.
Kepala daerah terpilih akan mencari modal tambahan untuk mengembalikan biaya serangan fajar yang sudah disebar setelah menjabat. Karenanya, masyarakat diminta untuk tidak mengabaikan imbauan dari KPK ini.
“Keterlibatan masyarakat membantu program-program antikorupsi menjadi langkah baik pemberantasan korupsi,” ucap Nawawi. (J-2)
BADAN Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menyebutkan, politik uang menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 tidak hanya lewat serangan fajar.
Ketidaknetralan itu kian mengkhawatirkan setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendukung salah satu paslon di pilkada.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta menindak tegas pelaku money politic atau politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi lima tahunan itu
Serangan fajar adalah bentuk politik uang yang merusak integritas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Beriikut penjelasan soal arti dan sanksi pidana untuk pemberi dan penerima
Anggota Bawaslu RI Puadi mengakui dugaan kecurangan pilkada politik uang berupa serangan fajar marak ditemukan. Hal itu didapat dari hasil patroli 1x24 jam saat masa tenang.
Pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 digelar selama tiga hari sampai Kamis (29/8) pukul 23.59.
KPK bakal menyurati KPU untuk mewaspadai cakada berstatus tersangka. Keputusan itu disepakati oleh pimpinan dan pejabat struktural.
KPU memastikan bahwa status tersangka dugaan kasus korupsi yang melekat ke salah satu calon kepala daerah (cakada) peserta Pilkada 2024 akan diketahui oleh masyarakat.
Fakta yang diungkap oleh KPK ihwal status tersangka salah satu cakada tidak akan ada jika partai politik memiliki komitmen antikorupsi
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika masih enggan mengungkap siapa cakada yang dimaksud.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved