Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Analis Komunikasi Politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai Pilkada Jawa Tengah akan berjalan sengit karena melibatkan pejabat setingkat Jenderal dari dua instansi berbeda yakni TNI dan Polri.
Hal tersebut merujuk kepada Irjen Kementerian Perdagangan Komjen Pol Ahmad Luthfi dan Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa yang menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah.
"Itu akan menjadi menarik (Pilkada Jawa Tengah), satu TNI satu Polri, bintang empat melawan bintang tiga, harus kirim-kirim doa banyak itu," kata Hendri Satrio dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.
Baca juga : PDIP Resmi Usung Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Jawa Tengah
Menurut pria yang akrab disapa Hensat itu, beberapa faktor menjadi pemicu panasnya pertarungan di Jawa Tengah.
Faktor pertama yakni upaya maksimal yang akan dilakukan Andika dan PDI Perjuangan dalam merebut kursi gubernur Jawa Tengah. "Perlu diingat bahwa Jawa Tengah ini akan sengit, di mana PDI Perjuangan akan mengeluarkan seluruh tenaga untuk menang," kata Hensat.
Faktor ini pula yang akan membuat Ahmad Luthfi dan koalisi gemuknya bertarung secara maksimal melawan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Tidak hanya itu, Hensat juga menyoroti komposisi bakal calon wakil gubernur yang mendampingi Andika dan Luthfi.
Baca juga : Kaesang Gagal Maju, Ahmad Lutfi Dipasangkan Dengan Gus Yasin di Jawa Tengah
Untuk diketahui Andika dipasangkan dengan mantan Wakil Wali Kota Semarang sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Priadi.
Sedangkan Luthfi sendiri dipasangkan dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang berasal dari PPP. Ke dua tokoh itu menurut Hensat memiliki basis dukungan tersendiri di Jawa Tengah sehingga membuat bobot ke dua pasangan bakal calon menjadi seimbang.
Yang terakhir yakni kekuatan antara TNI dan Polri di Jawa Tengah. Dua instansi ini dipastikan memiliki simpatisan sendiri yang nantinya akan berpengaruh kepada perolehan suaran Ahmad Luthfi dan Andika Perkasa.
Namun demikian, Hensat berharap dua instansi ini tidak akan bersitegang dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. "Memang teorinya Polri mau pun TNI netral tak berpolitik, namun tak ada salahnya jika kita juga harus waspada akan adanya pergesekan antara kedua elemen aparat keamanan ini," kata Hensat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto memastikan jajaran TNI-Polri harus netral dalam kontestasi pilkada 2024. Netralitas itu diperlukan agar tidak terjadi gesekan antar kelompok masyarakat sehingga terciptanya pilkada yang aman dan kondusif. (Ant/P-2)
PEMEKARAN Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi dua yakni Kabupaten Brebes Utara dan Kabupaten Brebes Selatan, diperlukan untuk meningkatkan layanan publik.
Andhika Prakasa meyakini PDIP iklhlas Gibran menjadi bacawapres Prabowo Subianto.
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan Presiden Joko Widodo membentuk Tim 7 untuk pemenangan calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Partai Demokrat membeberkan nama-nama cawapres yang akan dipilih untuk mendampingi Anies Baswedan.
"Mereka menyerang masyarakat yang sebetulnya tidak menyerang mereka, bahkan membelakangi. Itu menurut saya sangat sangat tidak bagus,"
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved