Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengawasi langsung proses pendaftaran mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi di KPU Sumut, Kamis (29/8/2024).
Anggota Bawaslu RI Puadi menegaskan tak tebang pilih dalam melakukan proses pengawasan ke setiap calon peserta pilkada, apakah itu calon petahana atau calon baru.
"Berkaitan tentang pengawasan, kita tetap fokus, baik itu petahana maupun bukan petahana, tetap dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus sesuai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan," ucap Puadi di Kantor KPU Sumut, Kamis (29/8).
Baca juga : Perlu Jeda 5 Tahun sebelum Penyelenggara Pemilu Nyalon Kepala Daerah
Puadi menerangkan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan terkait pelanggaran pilkada baik yang dilakukan oleh petahana mau calon bukan petahana.
"Jadi semua tetap pintu masuknya itu melalui, apakah melalui temuan pengawas H, atau juga melalui informasi awal dari masyarakat, yang kemudian informasi awal itu ditindaklanjuti berkaitan tentang laporan masyarakat yang hadir," tegasnya.
Sebelumnya, Edy bersama Hasan Basri Sagala telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU Sumut, pada Kamis (29/9).
Beberapa partai yang mengusung Edy-Hasan, yakni Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P), Partai Hanura, Partai Ummat, hingga Partai Gelora.
"Setelah keluar dari sini kami mohon dengan segera jabatan kami dinaikan menajdi calon. Setelah calon ada proses yang harus dilakukan, kami akan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, insya Allah," ujar Edy.
Puadi menyebut pihaknya melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan koordinasi internal dan eksternal, khususnya antara Bawaslu, KPU, dan aparat.
Puadi menjelaskan, pihaknya juga akan memastikan KPU selaku penyelenggara pilkada untuk betul-betul melakukan pencermatan dalam menggelar Pilkada 2024 ulang.
Puadi berharap prinsip penyelenggaraan Pilkada kedepan lebih efektif dan efisien.
Puadi mengungkapkan tantangan serius dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, terutama masalah politik uang yang masih menjadi kendala utama.
Puadi menerangkan tingginya jumlah perkara juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi membantah jika tingginya perkara diartikan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
KPK menemukan Rp7 miliar sebagai barang bukti OTT di Bengkulu. Duit yang ditemukan berbentuk rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura.
Mereka sedang menunggu perintah lebih lanjut menyangkut instruksi ketua umum partai yang meminta seluruh kader untuk tidak hadir pada kegiatan pembekalan kepala daerah.
Bima Arya di Kompleks Gedung Agung, Yogyakarta, hari ini, mengatakan retreat di Magelang berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025.
PRESIDEN Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak ditelepon calon kepala daerah pada malam sebelum pencoblosan Pilkada 2024 atau pada Selasa (26/11) malam.
Dari jumlah wilayah itu, setidaknya ada lebih dari seribu pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024, termasuk 34 prajurit TNI baik aktif maupun purnawirawan.
Meski lebih demokratis dan menghemat anggaran negara, sistem pilkada serentak telah meningkatkan praktik politik uang atau money politic baik di tingkat nasional maupun daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved