Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang, Jawa Barat, Aep Syaepuloh-Maslani yang diusung NasDem, PKS, PKB dan PDI Perjuangan unggul dalam dua lembaga survei untuk gelaran Pilkada Serentak 2024.
Ketua Tim Pemenangan Aep-Maslani Dian Fahrud Jaman mengungkapkan dari hasil dua lembaga survei tersebut yakni Indikator dan Saiful Mujani Research menunjukkan pasangan Aep-Maslani unggul jauh dari pasangan lawan Acep Jamhuri-Gina Fadlia Swara.
Pada survei Saiful Mujani Research dan Consulting pada akhir Juni 2024, jika disimulasikan, Aep Syaepuloh-Maslani menang 90,4% melawan pasangan Acep Jamhuri-Gina yang hanya 5,9%.
Baca juga : Survei Indikator : Pasangan Calon Cellica-Aep Raih 70,5%
Dalam survei Indikator di Mei 2024, Aep-Maslani juga unggul dengan 73,5%. Sementara, Acep-Gina hanya 10,5%.
"Ini yang menjadi modal dan keyakinan kita. Aep dan Maslani sangat masif di Karawang dalam dua hasil survei tersebut," kata Dian, Kamis (29/8).
Kendati demikian, Dian mengakui pihaknya tidak akan lengah. Tim pemenangan beserta para relawan akan bekerja keras melakukan kerja-kerja politik untuk memenangkan Aep-Maslani pada Pilkada 2024. (Z-11)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved