Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menanggapi pernyataan Partai Golkar yang kembali mendukung Airin Rachmi Diany untuk maju di Pilkada Banten.
Hensat menilai, sudah seharusnya Partai Golkar mengusung Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten. Sebab, Airin merupakan kader Golkar yang sudah terbukti kualitasnya untuk maju sebagai cagub Banten.
"Menurut saya sudah seharusnya Partai Golkar mengusung kadernya sendiri, sebab seorang Airin yang merupakan salah satu kader terbaik, akan menjadi aneh ketika tidak diperhatikan oleh Golkar," kata Hensat kepada wartawan.
Baca juga : PDIP tidak Masalah Golkar Balik Arah Dukung Airin di Pilkada Banten
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai, ada dua hal yang melatarbelakangi pernyataan Golkar kembali mengusung Airin di Pilkada Banten.
Salah satunya, Hensat mengatakan, pernyataan itu sebagai respons terhadap PDI Perjuangan yang akhirnya mengusung Airin serta beberapa calon Golkar lainnya di Banten.
"Ini menurut saya, merupakan respons atas deklarasi PDI Perjuangan terhadap Airin dan 8 paslon lainnya di daerah Banten yang sebelumnya justru diusung oleh Golkar sendiri. Pada akhirnya, Golkar jadi maju mendukung kembali kader-kadernya tersebut," kata Hensat.
Baca juga : Didukung Golkar Maju Pilkada Banten, Airin: Politik Dinamis, Ini Rumah Saya
Selain itu, Hensat berpendapat bahwa ini juga membuktikan perkataan Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa Koalisi Indonesia Maju mengizinkan agar parpol lain bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada.
Hensat menyebut, perkataan Muzani ini juga terbukti di Pilkada Jawa Barat saat Nasdem dan PKS yang merupakan anggota KIM Plus akhirnya mengusung Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, tak mengikuti Partai Gerindra yang mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
"Pada akhirnya, Pilkada Serentak kali ini menjadi ramai karena masyarakat diberikan banyak pilihan, sehingga ini suasananya semakin demokratis," kata Hensat.
Baca juga : Bahlil: Airin adalah Anak Kandung Partai Golkar
Sebelumnya, PDI Perjuangan mengusung sejumlah nama baik tingkat wali kota, bupati, dan gubernur untuk Pilkada Banten. Mayoritas sosok yang diusung merupakan sosok yang sebelumnya diusung oleh Partai Golkar.
Nama-nama tersebut diantaranya Airin Rachmi Diany sebagai bacagub Banten, bacabup Kabupaten Serang Andika Harzumy, bacabup Kabupaten Pandeglang Fitron Nur Ikhsan, bacawalkot Kota Tangerang Sachrudin, dan bacawalkot Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI, para kandidat tersebut selalu unggul. Airin dalam semua simulasi dua nama selalu unggul bahkan diatas 60%. Sachrudin yang berlaga di Pilkada Kota Tangerang di elektabilitas tertutup sudah di angka 66,7%. Fitron yang berlaga di Pilkada Kabupaten Pandeglang juga selalu diatas sat simulasi 2 dan 3 nama, dengan lebih dari 60%. Begitu juga Andhika Hazrumy di elektabilitas tertutup di angka 61,6%. Benjamin Davnie yang maju sebagai petahana juga unggul dalam simulasi 4 nama mendapatkan 58,7%. (Ykb)
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved