Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gani mengingatkan bahwa skenario pengusungan calon tunggal yang melawan kotak kosong di pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak hanya merugikan masyarakat dan masa depan demokrasi, tetapi juga partai politik.
"Memajukan calon itu tidak serta merta hanya memenangkan kontestasi jangka pendek, tetapi itu investasi jangka panjang. Ketika parpol berkonsolidasi hanya mengusung satu calon, berarti mereka merasa kompromi itu bisa menyenangkan semua pihak," ujarnya, Jumat (9/8)
Gani menambahkan bahwa partai politik yang paling dirugikan adalah partai-partai menengah dan kecil. Partai-partai ini bisa kehilangan arah atau mengikis ideologi yang mereka bentuk jika terus mengikuti ajakan koalisi dari partai-partai besar.
Baca juga : Calon Tunggal Bunuh Demokrasi
"Mereka akan kehilangan daya tarik politik karena kehilangan sosok di kontestasi. Terutama dalam pilkada tingkat provinsi, yang sebenarnya merupakan langkah awal untuk pencalonan tokoh nasional," kata Gani.
Sebaliknya, skenario melawan kotak kosong dalam koalisi menguntungkan partai besar. Partai-partai besar ini akan tetap relevan dan menjadi jangkar dalam setiap dinamika politik.
"Jika partai-partai menengah memiliki kesempatan untuk berkonsolidasi dan mencalonkan kandidat mereka sendiri namun memilih untuk terbawa arus oleh partai-partai besar, maka partai tersebut justru merugikan diri mereka sendiri."
Gani pun mengajak partai politik untuk berpikir panjang mengenai keberlanjutan kekuatan mereka. "Kekuatan partai akan lambat laun menurun jika mereka tidak tampil dalam kontestasi politik dengan warna partai mereka sendiri. Konsolidasi kekuatan akan terjadi di partai-partai besar, seperti Golkar, misalnya," pungkasnya. (P-5)
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
TINGKAT partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang berlangsung pada Sabtu (19/4) hanya 56%.
Masyarakat Peduli Banjarbaru (MPB) mendeklarasikan melawan kotak kosong dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang akan digelar Sabtu (19/4).
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
EFISIENSI anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengancam penyelenggaraan Pilkada ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved