Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menaruh perhatian serius pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh.Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyebut NasDem sudah memiliki kandidat.
“Setelah mendengar, Pak Surya sebagai Putra Aceh mendengar aspirasi dari Para Abu-abu (orang tua: istilah adat Aceh) dan tokoh masyarakat dan juga setelah mencermati survei lalu memutuskan untuk akan mengusung Pak Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam Pilgub,” kata Willy kepada wartawan, Rabu (7/8/24)
Willy mengatakan, Provinsi Aceh membutuhkan pemimpin yang memiliki jejak rekam yang sesuai dengan merestorasi spirit ‘Serambi Mekkah’. Hal ini menurut Willy, melekat pada sosok Bustami.
Baca juga : Program 1 Juta Ha Kedelai NasDem Rambah Aceh
Saat ini, Willy menekankan, Partai NasDem akan terus membangun komunikasi dengan berbagai Partai politik hingga elemen masyarakat di Aceh.
“Soal pasangan, nanti kita akan berkomunikasi dengan partai-partai lain dan tokoh masyarakat untuk melihat best of the bestnya seperti apa, NasDem akan mempersembahkan yang terbaik untuk Aceh,” tegas Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.
Diketahui Bustami dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian sejak 7 Maret 2024 menjadi Pj Gubernur Aceh.
Saat ini, baliho dukungan terhadap Bustami juga sudah terpasang di sejumlah daerah di Aceh. Khusus di Banda Aceh, baliho dukungan berukuran besar tersebar di beberapa titik.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved