Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menaruh perhatian serius pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh.Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyebut NasDem sudah memiliki kandidat.
“Setelah mendengar, Pak Surya sebagai Putra Aceh mendengar aspirasi dari Para Abu-abu (orang tua: istilah adat Aceh) dan tokoh masyarakat dan juga setelah mencermati survei lalu memutuskan untuk akan mengusung Pak Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam Pilgub,” kata Willy kepada wartawan, Rabu (7/8/24)
Willy mengatakan, Provinsi Aceh membutuhkan pemimpin yang memiliki jejak rekam yang sesuai dengan merestorasi spirit ‘Serambi Mekkah’. Hal ini menurut Willy, melekat pada sosok Bustami.
Baca juga : Program 1 Juta Ha Kedelai NasDem Rambah Aceh
Saat ini, Willy menekankan, Partai NasDem akan terus membangun komunikasi dengan berbagai Partai politik hingga elemen masyarakat di Aceh.
“Soal pasangan, nanti kita akan berkomunikasi dengan partai-partai lain dan tokoh masyarakat untuk melihat best of the bestnya seperti apa, NasDem akan mempersembahkan yang terbaik untuk Aceh,” tegas Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.
Diketahui Bustami dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian sejak 7 Maret 2024 menjadi Pj Gubernur Aceh.
Saat ini, baliho dukungan terhadap Bustami juga sudah terpasang di sejumlah daerah di Aceh. Khusus di Banda Aceh, baliho dukungan berukuran besar tersebar di beberapa titik.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai langkah Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai keputusan politik yang tepat untuk meredam gejolak publik.
NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR. Itu terhitung mulai 1 September 2025.
DORONG peningkatan keterampilan masyarakat dengan berbagai cara sebagai bagian upaya membangun kemandirian setiap anak bangsa.
Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.
Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu.
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved