Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menaruh perhatian serius pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh.Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyebut NasDem sudah memiliki kandidat.
“Setelah mendengar, Pak Surya sebagai Putra Aceh mendengar aspirasi dari Para Abu-abu (orang tua: istilah adat Aceh) dan tokoh masyarakat dan juga setelah mencermati survei lalu memutuskan untuk akan mengusung Pak Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam Pilgub,” kata Willy kepada wartawan, Rabu (7/8/24)
Willy mengatakan, Provinsi Aceh membutuhkan pemimpin yang memiliki jejak rekam yang sesuai dengan merestorasi spirit ‘Serambi Mekkah’. Hal ini menurut Willy, melekat pada sosok Bustami.
Baca juga : Program 1 Juta Ha Kedelai NasDem Rambah Aceh
Saat ini, Willy menekankan, Partai NasDem akan terus membangun komunikasi dengan berbagai Partai politik hingga elemen masyarakat di Aceh.
“Soal pasangan, nanti kita akan berkomunikasi dengan partai-partai lain dan tokoh masyarakat untuk melihat best of the bestnya seperti apa, NasDem akan mempersembahkan yang terbaik untuk Aceh,” tegas Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.
Diketahui Bustami dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian sejak 7 Maret 2024 menjadi Pj Gubernur Aceh.
Saat ini, baliho dukungan terhadap Bustami juga sudah terpasang di sejumlah daerah di Aceh. Khusus di Banda Aceh, baliho dukungan berukuran besar tersebar di beberapa titik.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved