Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DOSEN Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini menuding Koalisi Indonesia Maju (KIM) ikut berpotensi melahirkan banyak calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
"Upaya mengonsolidasikan koalisi pencalonan pilpres di pilkada misalnya Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk pilkada itu juga akan dianggap berpotensi untuk apa memungkinkan terjadinya calon tunggal di pilkada kita," ucap Titi dalam webinar bertajuk 'Menggugat Fenomena Calon Tunggal Pilkada Serentak 2024', Minggu (4/8/2024).
Pakar pemilu itu mencontohkan sejumlah wilayah yang berpotensi melahirkan calon tunggal. Di beberapa wilayah yang melaksanakan pilkada, soliditas KIM terjaga karena poros tersebut sejatinya telah diperkuat dengan berbagai partai politik (parpol).
Baca juga : Pakar Pemilu: Pilkada 2024 Perkuat Hegemoni Calon Tunggal
"Sebut saja misalnya di Banten begitu ya, lalu di Kalimantan Timur, Jambi untuk tingkat provinsi. Nah yang berikut juga kalau di daerah misalnya potensi di Labuhan Batu Utara, Lingga, Maros, Paser, Sumenep, kalau di tingkat kota ada di Batam," ucap dia.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu mengatakan pola kebuntuan untuk mengusung figur tandingan bisa memungkinkan terjadi jelang pendaftaran calon kepala daerah. Pendaftaran dibuka mulai 27 Agustus 2024.
"Beberapa data yang muncul begitu, bisa jadi deadlock pencalonan menjelang pendaftaran calon. Itu juga nanti akan menambah daftar dari daerah-daerah yang calon tunggal," jelas Titi. (Fah/P-3)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved