Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi dan Demokrasi (Koalisi Aspirasi), yang terdiri dari Setara Institute, Transparency Internasional, Aliansi Jurnalis Independen-AJI dan Perludem bersama Koalisi Aspirasi Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat mendorong penyelenggaraan Pilkada yang inklusif sebagai jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan termasuk berbagai varian kelompok rentan terdiskriminasi dan memastikan agenda advokasi agar para calon gubernur-wakil gubernur menjadikan agenda pembangunan inklusi sosial.
Tiga perwakilan Koalisi Aspirasi dari tiga provinsi menyampaikan bahwa agenda pembangunan inklusi sosial yang memastikan keterlibatan pembangunan kelompok rentan dan terdiskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan terdiskriminasi harus menjadi agenda bersama.
Kelompok rentan dan terdiskriminasi yang terekam di tiga provinsi hampir sama. Perlindungan kelompok disabilitas dan perlindungan anak menjadi capaian pemerintah daerah yang paling maju, yang diindikasikan dengan regulasi dan program yang memastikan hak kelompok disabilitas. Sama juga pada isu perempuan, pemajuan keSetaraan perempuan dan keadilan gender masih menjadi pekerjaan rumah. Sementara jaminan kebebasan bagi kelompok agama dan kepercayaan minoritas masih menjadi isu yang mendesak untuk direspons. Isu inklusi masyarakat adat dan ragam gender menjadi yang paling belum memperoleh perhatian.
Agenda Koalisi Aspirasi telah bekerja selama lebih kurang 1 tahun dengan rangkaian kegiatan penguatan kapasitas, training, dialog kebijakan, peningkatan jejaring LSM di daerah, advokasi kebijakan, dan merajut kebersamaan advokasi lintas kelompok minoritas, rentan dan terdiskriminasi.
Baca juga : Anies akan Duduk Bareng Parpol Koalisi untuk Tentukan Cawagub Pendampingnya
Advokasi inklusi sosial yang dilakukan Setara Institute di 3 provinsi, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat melibatkan 95 organisasi masyarakat sipil, 13 orang pegiat inklusi, 10 elemen pemerintah dan menjangkau 24 varian kelompok sosial yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil serta para pemangku kepentingan dalam pembangunan dan agenda Pilkada serentak 2024.
Jejak kerja Koalisi Aspirasi diharapkan mampu memastikan Pilkada yang inklusif dan mainstreaming agenda pemajuan inklusi sosial baik dalam debat kandidat dan agenda calon gubernur-wakil gubernur maupun landasan sosio-politik perencanaan pembangunan daerah.
Koalisi Aspirasi di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat telah memastikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atau KIP Aceh untuk memasukkan agenda pembangunan inklusi sosial dalam debat calon kandidat. Sementara Setara Institute merencanakan adanya lanjutan dari town hall meeting atau debat terbuka di tiga provinsi terkait agenda inklusi sosial.
KPU daerah telah memberikan respons positif atas gagasan Pilkada inklusif dan agenda pembangunan inklusi sosial di tiga provinsi, diantaranya integrasi isu-isu kelompok marjinal sebagai tema debat, pelibatan aktif kelompok marjinal dalam rangkaian proses Pilkada , hingga memastikan adanya bimbingan teknis bagi penyelenggara Pilkada agar kelompok disabilitas tetap dapat menunaikan hak pilihnya. (Z-6)
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan perlu secara serius mengatur mekanisme dan batasan koalisi partai politik.
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved