Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyiapkan sanksi untuk para kader dan pengurus partai yang tidak mendukung keputusan DPP dalam menentukan bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024.
"Keputusan yang sudah diambil DPP PKB wajib dikawal dan dimenangkan. Jika nanti ada kader, pengurus, yang tidak disiplin, pasti DPP PKB akan mengambil tindakan," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (20/7).
Jazilul Fawaid, yang kerab dengan sapaan Gus Jazil, menegaskan para kader dan pengurus partai, wajib mengawal dalam satu barisan, untuk mengamankan apa yang menjadi keputusan DPP PKB, di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.
Baca juga : Datang ke Palu, Jazilul Tegaskan PKB Usung Ahmad Ali-Abdul Aljufri di Pilgub Sulteng
Gus Jazil menyatakan, khusus untuk Pilkada Sulawesi Tengah, PKB telah menetapkan dukungan kepada pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (AA-AKA), sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
"Karena ini membangun soliditas dan solidaritas bukan untuk kepentingan satu dua orang, tetapi kepentingan satu Sulteng, dan juga kepentingan misi PKB," tandasnya.
Untuk mengusung satu pasang calon di Pilkada Sulteng, dibutuhkan 20% dari 55 kursi DPRD Sulteng periode 2024-2029.
Baca juga : DPW PAN Tegaskan Dukungan di Pilkada Sulteng hanya Untuk Ahmad Ali
Pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri telah diusung Partai NasDem dengan delapan kursi, PKB lima kursi, Gerindra tujuh kursi, PAN 2 kursi, Hanura satu kursi, dan PPP satu kursi.
Sementara, kader PKB atas nama Renny Lamajido, menjadi bakal calon wakil gubernur berpasangan dengan Anwar Hafid. Mereka saat ini didukung tiga partai politik yakni Demokrat delapan kursi, PKS lima kursi, dan PBB satu kursi.
Terhadap salah seorang kader PKB, yang memilih sebagai bakal calon wakil gubernur dari partai lain tersebut, Guz Jazil menegaskan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi. (Z-1)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi bermodus THR.
KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Simak profil lengkap dan karier politiknya di sini.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meresmikan kantor baru DPW PKB DKI Jakarta. Simak apresiasi keberhasilan 10 kursi DPRD
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved