Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyiapkan sanksi untuk para kader dan pengurus partai yang tidak mendukung keputusan DPP dalam menentukan bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024.
"Keputusan yang sudah diambil DPP PKB wajib dikawal dan dimenangkan. Jika nanti ada kader, pengurus, yang tidak disiplin, pasti DPP PKB akan mengambil tindakan," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (20/7).
Jazilul Fawaid, yang kerab dengan sapaan Gus Jazil, menegaskan para kader dan pengurus partai, wajib mengawal dalam satu barisan, untuk mengamankan apa yang menjadi keputusan DPP PKB, di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.
Baca juga : Datang ke Palu, Jazilul Tegaskan PKB Usung Ahmad Ali-Abdul Aljufri di Pilgub Sulteng
Gus Jazil menyatakan, khusus untuk Pilkada Sulawesi Tengah, PKB telah menetapkan dukungan kepada pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (AA-AKA), sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
"Karena ini membangun soliditas dan solidaritas bukan untuk kepentingan satu dua orang, tetapi kepentingan satu Sulteng, dan juga kepentingan misi PKB," tandasnya.
Untuk mengusung satu pasang calon di Pilkada Sulteng, dibutuhkan 20% dari 55 kursi DPRD Sulteng periode 2024-2029.
Baca juga : DPW PAN Tegaskan Dukungan di Pilkada Sulteng hanya Untuk Ahmad Ali
Pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri telah diusung Partai NasDem dengan delapan kursi, PKB lima kursi, Gerindra tujuh kursi, PAN 2 kursi, Hanura satu kursi, dan PPP satu kursi.
Sementara, kader PKB atas nama Renny Lamajido, menjadi bakal calon wakil gubernur berpasangan dengan Anwar Hafid. Mereka saat ini didukung tiga partai politik yakni Demokrat delapan kursi, PKS lima kursi, dan PBB satu kursi.
Terhadap salah seorang kader PKB, yang memilih sebagai bakal calon wakil gubernur dari partai lain tersebut, Guz Jazil menegaskan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi. (Z-1)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
KETUA Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memberi solusi atas sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
Dukungan terbuka Indonesia akan memperkuat posisi Palestina di mata internasional.
Semakin siang jumlah pelayat dari mukai kalangan santri, ulama, pejabat hingga warga umum terus berjubel di kediaman anggota DPR tiga periode itu.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid merespon soal pernyataan dua menteri Prabowo Subianto yang menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai bos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved