Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bermain aman dengan mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pada Pilgub Jawa Timur (Jatim) di Pilkada 2024.
"PKS memilih kandidat yang dianggap paling kuat sehingga dapat menjadi bagian dalam koalisi pemerintahan mendatang. Kira-kira begitu," ujar Deddy.
Dia mengaku sampai saat ini PDIP sendiri belum memutuskan arah posisi yang akan diambil pada Pilgub Jawa Timur. Mereka masih memepertimbangkan apakah mengusung kader internal atau membuat poros tandingan Khofifah-Emil.
Baca juga : PKS Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim
"Kami belum sampai pada keputusan, masih harus ditunggu. Saya belum bisa bilang bahwa nanti harus begini atau begitu karena kami belum memutuskan," jelasnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS resmi merekomendasikan dan mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan pemberian surat keputusan kepada pasangan tersebut didasarkan pada rapat partai 4 Juli 2024. Keputusan itu diambil karena PKS menilai pasangan petahana itu mempunyai kinerja yang baik.
"Mudah-mudahan ini ikhtiar menuju kemenangan di pilkada serentak," kata Ahmad Syaikhu
Khofifah dan Emil Dardak sudah mengantongi banyak rekomendasi dari partai politik untuk maju Pilkada Jatim 2024, yakni dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, dan PSI. Dengan bertambahnya PKS, deretan partai politik yang mendukung Khofifah dan Emil semakin gemuk. (Ant/Z-11)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved