Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan beberapa template khusus untuk pemilih disabilitas, khususnya disabilitas netra.
“Untuk surat suara pilihan gubernur maupun surat suara pilihan bupati dan pilihan walikota, itu kita sediakan per TPS, semua ada. Terus kemudian juga ada layanan pendamping pemilih bagi penyandang disabilitas,” kata Yulianto kepada Media Indonesia di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (12/7).
Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan juga kepada seluruh jajaran penyelenggara pilkada di tingkat TPS, KPPS agar lebih memerhatikan aspek kebutuhan khusus yang ramah pada pemilih disabilitas.
Baca juga : Saksi PPP di Riau Sebut tak Dapat Hak Pilih karena Kehabisan Surat Suara
“TPS itu kan harus ramah kepada penyandang disabilitas dan kemudian pelayanan yang sigap terhadap pemilih penyandang disabilitas. Saya rasa kita akan tingkatkan itu,” jelas Yulianto.
KPU juga akan memastikan bahwa kerahasiaan pemilih disabilitas yang membutuhkan pendamping saat proses pencoblosan juga akan rahasia dan tanpa intervensi. Sebab, setiap pendamping diwajibkan mengisi formulir dan harus mengisi formulir pernyataan agar mereka merahasiakan pilihan pemilih yang didampinginya.
“Itu kalau membocorkan rahasia kan bisa kena tuntutan pidana kalau membocorkan rahasia pilihannya. Karena tercantum di dalam formulir pendamping pemilih untuk menjaga kerahasiaan yang didampinginya,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved