Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan beberapa template khusus untuk pemilih disabilitas, khususnya disabilitas netra.
“Untuk surat suara pilihan gubernur maupun surat suara pilihan bupati dan pilihan walikota, itu kita sediakan per TPS, semua ada. Terus kemudian juga ada layanan pendamping pemilih bagi penyandang disabilitas,” kata Yulianto kepada Media Indonesia di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (12/7).
Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan juga kepada seluruh jajaran penyelenggara pilkada di tingkat TPS, KPPS agar lebih memerhatikan aspek kebutuhan khusus yang ramah pada pemilih disabilitas.
Baca juga : Saksi PPP di Riau Sebut tak Dapat Hak Pilih karena Kehabisan Surat Suara
“TPS itu kan harus ramah kepada penyandang disabilitas dan kemudian pelayanan yang sigap terhadap pemilih penyandang disabilitas. Saya rasa kita akan tingkatkan itu,” jelas Yulianto.
KPU juga akan memastikan bahwa kerahasiaan pemilih disabilitas yang membutuhkan pendamping saat proses pencoblosan juga akan rahasia dan tanpa intervensi. Sebab, setiap pendamping diwajibkan mengisi formulir dan harus mengisi formulir pernyataan agar mereka merahasiakan pilihan pemilih yang didampinginya.
“Itu kalau membocorkan rahasia kan bisa kena tuntutan pidana kalau membocorkan rahasia pilihannya. Karena tercantum di dalam formulir pendamping pemilih untuk menjaga kerahasiaan yang didampinginya,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved