Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar artis Nagita Slavina menjadi pendamping menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024. Nagita dipandang PKB sosok yang pas.
"Ini serius, saya sampaikan ke Mas Bobby memang kan ini jaman media sosial, kami mengusulkan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024.
Jazilul mengatakan PKB juga akan membicarakan usulan Bobby menggandeng istri Raffi Ahmad itu bersama partai politik (parpol) pengusung. Termasuk membahas soal elektoral Nagita di Sumut.
Baca juga : PKB Resmi Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut
"Nanti supaya dibahas dengan partai-partai yang lain. Ya kan, loh apa di sana (Nagita) belum ada elektoral? Nanti dilihat. Tapi salah satu contoh yang diusulkan oleh PKB saya yakin terbuka partai yang lain mengusulkan nama perempuan yang akan mendampingi Mas Bobby," ujar Jazilul.
Bobby menyambut usulan PKB itu dan disampaikan ke parpol koalisi pengusungnya. Dia menilai peran perempuan penting untuk dapat membantu persoalan di daerah, seperti stunting.
"Khususnya di kota Medan, yang pertama kali bisa kita antisipasi adalah contoh penanganan stunting. Peran dari ibu itu juga sangat luar biasa. Keterlibatan lebih dalam lagi tokoh perempuan ini juga lebih bagus," jelas dia.
Baca juga : NasDem Siap Dukung Bobby Nasution di Pilgub Sumut
PKB resmi mengusung Bobby sebagai bakal cagub di Pilgub Sumut 2024. Sementara, khusus bakal cawagub belum disampaikan lantaran harus dibicarakan bersama partai politik (parpol) pengusung Bobby.
Bobby Nasution juga merespons isu adanya cawe-cawe mertuanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kontestasi tersebut. Menurut dia, peran orang dipastikan ada.
"Ya saya sampaikan partisipasi atau peran dari orang tua pasti ada," kata Bobby di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024.
Baca juga : Bobby Diharap Pertimbangkan Kader Golkar Jadi Cawagub
Menurut Bobby, peran itu adalah doa. Dia yakin peran orang tua sebatas itu.
"Di dalam hal ini itu peran yang paling besar adalah Mendoakan. Itu yang saya sampaikan, yang bisa saya pastikan," ujar Wali Kota Medan itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi membantah melakukan cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Kepala Negara menegaskan berbagai hal terkait Pilkada merupakan kewenangan partai politik.
"Urusan Pilkada itu urusannya partai politik. Urusannya mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya," kata Jokowi di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. (Z-7)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Penilaian itu muncul seiring alokasi dana Rp28 miliar dalam APBD Sumut 2026 untuk kegiatan seremonial yang digelar empat kali setahun.
Boyamin menyebut KPK pilih kasih kepada sejumlah saksi dalam kasus rasuah pembangunan jalan di Sumatra Utara.
GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumut pada 2026 sebesar 7,9 persen atau menjadi Rp3.228.971 daripada 2025.
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Sumut.
KPK tidak mau menyampuri keputusan Dewas yang mengusut laporan tersebut. Tapi, KPK mengeklaim penyidik sampai jaksa tidak melakukan kesalahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved