Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah Dipecat, Rakyat tetap Harus Kawal Pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dipecat dari jabatannya jelang Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024. Meski sosok yang berpolemik itu sudah tidak ada di KPU, rakyat diminta tetap mengawasi penuh proses Pilkada Serentak.

"Masyarakat harus terus mengawasi," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat dihubungi, Rabu (3/7).

Dia menilai kasus Hasyim juga berdampak pada citra KPU. Itu sekaligus jadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR untuk selektif dalam memilih petugas penyelenggara pemilu.

Baca juga : KPU Akui Pelantikan Serentak Kepala Daerah adalah Kewenangan Pemerintah

Khusus Pilkada 2024, Junimart juga meminta pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga selektif. Sehingga, kasus-kasus dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tak terulang.

"PPS, PPK itu, dalam pengalaman pilpres, pileg kemarin itu harus betul-betul selektif. Jangan yang orang cari kerja. Kalau orang yang cari kerja tentu dia cari makan, dan itu berpeluang mengarah kepada transaksional dan ini terbukti waktu pileg, pilpres. Di Pilkada jangan sampai terjadi lagi," tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap alias pemecatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Dia terbukti melakukan tindakan asusila kepada CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

Sanksi itu diberikan DKPP dalam sidang pembacaan putusan yang dibacakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito.