Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengklaim Ridwan Kamil ingin menggaet Bima Arya untuk menjadi wakilnya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024. Ia mengatakan isu tersebut sering didengar dalam perbincangan politik akhir-akhir ini.
Bima Arya yang juga mantan Wali Kota Bogor memang menjadi salah satu dari dua kader yang disiapkan PAN untuk disodorkan pada Pilkada Serentak Jawa Barat.
"Kita sudah putuskan untuk mengusung, mendorong Kang Bima Arya dan Teh Desi Ratnasari untuk cagub (calon gubernur) maupun cawagub (calon wakil gubernur) di Pilkada Jawa Barat," kata Eddy di Jakarta, Rabu (3/7).
Baca juga : PKB: Ridwan Kamil tidak Ada Nama di Jakarta
Dengan adanya kabar niatan Ridwan Kamil kembali maju selaku calon Gubernur Jawa Barat. Menurutnya itu menjadi kans bagi PAN untuk turut melenggang dengan salah satu dari dua wakilnya.
"Ini jadi fokus kami karena Jawa Barat merupakan daerah yang strategis bagi peta perpolitikan," tuturnya.
Dia menilai bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan pemilih terbesar di Indonesia. Dengan begitu, seluruh partai politik pasti akan menurunkan kader-kader terbaik di provinsi tersebut.
"Kita juga turunkan kader terbaik kita yang bernama Kang Bima Arya Sugiarto dan Desi Ratnasari," imbuhnya.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalani retret di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, meminta seluruh kepala daerah untuk turun langsung mengawal kebijakan
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved