Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DUKUNGAN untuk bakal calon gubernur Ahmad M Ali dan bakal calon wakil gubernur Abdul Karim Aljufri terus mengalir dari masyarakat Sulawesi Tengah. Saat ini sudah ada 67 kelompok relawan yang terbentuk dan telah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan itu.
Ketua Presidium Kawan Ahmad M Ali, Andi Ridwan Bataraguru mengatakan, deklarasi akbar relawan Ahmad M Ali dan Abdul Karim Aljufri berlangsung meriah di Palu.
Bahkan, ia tidak menyangka relawan yang tadinya hanya akan dihadiri 20 relawan, namun membludak menjadi 67 simpul relawan.
Baca juga : Waketum NasDem Ahmad Ali Sampaikan Alasannya Maju Pilgub Sulteng
“Ini membuktikan tinginya animo masyarakat ingin memenangkan pasangan Ahmad - Abdul sehingga 67 kelompok relawan hadir mendeklarasikan dukungan,” terang Ridwan saat memberikan sambutan pada pembukaan deklarasi akbar relawan Ahmad M Ali - Abdul Karim Aljufri di Hotel Santika, Palu, Selasa (2/7) malam.
Menurutnya, 67 relawan yang sudah terbentuk tersebut akan berjuang memenangkan pasangan Ahmad M Ali - Abdul Karim Aljufri pada Pilkada Sulteng mendatang.
“Masih ada di luar 67 simpul relawan ini yang belum hadir, namun kami sudah bertekat bersama-sama memenangkan Ahmad - Abdul,” imbuhnya.
Baca juga : Ikuti Pilgub Sulteng, Waketum NasDem Kantongi Rekomendasi PSI
Sementara itu, Ahmad M Ali mengawali sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada 67 kelompok relawan yang sudah mendeklarasikan dukungan untuk dirinya bersama Abdul Karim Aljufri.
“Terima kasih kepada seluruh relawan. Saya menegaskan tidak ada satu pun dari relawan yang dibayar untuk mendukung saya. Ini adalah kehormatan yang sangat luar biasa,” ungkapnya.
Wakil Ketua Umum DPP NasDem itu menyebutkan, ketika diberikan amanah untuk memimpin Sulteng lima tahun kedepan, ia bersama Abdul Karim Aljufri tidak akan melupakan jasa seluruh relawan.
Baca juga : Survei SMRC: Ahmad Ali Unggul dalam Pilgub Sulteng 2024
“Saudara-saudara relawan akan selalu menjadi tuan rumah bagi kami. Relawan tidak akan terpinggirkan, karena kalian adalah orang penting yang memperjuangkan kami,” tegasnya.
Ahmad menjelaskan, seluruh relawan tidak akan berebut ‘makan’ dengan keluarganya ketika kemenangan itu berpihak kepada dirinya dan Abdul Akrim Aljufri.
“Kalian (relawan) yang berhak mendapatkan kemenangan ketika saya ditakdirkan memang. Kalian tidak akan berebut makan dengan keluarga saya. Karena ekonomi saya ditakdirkan sudah cukup,” paparnya.
Anggota DPR RI Fraksi NasDem itu mengajak seluruh masyarakat khsusunya simpul relawan membersamai perjalanan ini.
“Percayalah insya Allah kami bukan yang terbaik. Tapi bersama kalian kami bisa melakukan banyak hal,” tandas Ahmad.
Diketahui, 67 kelompok relawan yang telah mendekralasikan diri untuk pasangan Ahmad - Abdul di antaranya, Roata Sigapala, Jabar Ali, Rajawali, Harapan BAru Sulteng, Skak Mat, Peri Sulteng, Gempita, Roatapura, Perempuan Tanggung Sulteng, Janur, Laskar Kaili, KPK Beramal, Jangkar, Basika, Kakatani, dan sejumlah relawan lainnya. (Z-6)
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Al Jufri (Beramal) memastikan sidang kedua terkait sengketa hasil Pilkada 2024 akan digelar Kamis (23/1).
PASANGAN Ahmad Ali dan Abdul Karim Al Jufri menggugat hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
Sejumlah visi misi Ahmad Ali-AKA memiliki kesamaan dengan program kerakyatan Pemerintahan Probowo Subianto.
Calon gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali, berkomitmen mengembalikan kejayaan pariwisata Kabupaten Poso jika terpilih menjadi gubernur provinsi itu.
Visi misi membangun rumah sakit, menyekolahkan dokter untuk mengambil spesialis dan insentif tenaga kesehatan sejalan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved